 |
| Anggota DPRD Sumbar Hidayat saat saat sidang paripurna penetapan lapotan APBD Pemprov Sumbar tahun 2023 |
PADANG, LENSA KABAR.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Hidayat meminta Pemerintah Provinsi untuk segera meyelesaikan kisruh hubungan kerja pegawai di UPTD Balai Kesehatan Indra Masyarakat (BKIM). Kata Hidayat, perlu ada pembinaan kepegawaian di instansi tersebut.
“Pegawai BKIM kemaren menyampaikan aspirasi ke anggota DPRD Sumbar. Saya pikir perlu ada pembinaan kepegawaian di instansi tersebut. Walaupun sudah ada pemeriksanaan di Inspektorat, tapi masih saja belum tuntas dengan hitungan bulan,” kata Hidayat saat sidang paripurna penetapan lapotan APBD Pemprov Sumbar tahun 2023, Rabu (12/7/2023).
Baca Juga : Inovasi Masuk Surga BKIM Sumbar, Masuk Penilaian Inovasi Tingkat Nasional
Hidayat meminta Pemprov Sumbar segera menyelesaikan persoalan di BKIM tersebut. Pasalnya, jika persoalan tersebut berlarut-larut maka akan menghambat pelayanan kesehatan di instansi tersebut.
“Kepentingan kami adalah bagaimana BKIM ini bisa menjalankan optimalisasi pelayanan kesehatan mata kepada masyarakat. Namun pada kenyataan, jika belum ada pembinaan yang lebih cepat dan lebih tuntas oleh pemda apalagi gubernur sebagai pejabat Pembina ASN. Tentu ini akan berlarut-larut,” katanya.
Baca Juga : Heboh Digantinya Imam Masjid Raya Sumbar, DPRD Pertanyakan ke Gubernur
Selain persoalan di BKIM, Hidayat juga menyinggung persoalan stunting di Provinsi Sumbar yang mana Pemerintah Provinsi sudah memiliki program pengentasan stunting. Namun ribuan paket pemberian makan tambahan untuk balita penderita stunting belum tersalurkan.
“Kami minta Pemprov Sumbar segera salurkan ribuan paket pemberian makanan tambahan untuk disalurkan sesuai peruntukkannya. Itu kita mohon, karena persoalan stunting adalah persolan sensitive,” kata Ketua Fraksi Partai Gerindra Sumbar tersebut.
Kata Hidayat, terkait metode pembinaan ASN, dia mendapatkan laporan adanya pengancaman dari salah seorang yang beroknum mengaku sespri kepada oknum pegawai. Oknum itu melakukan pengancaman lewat telepon .
“Saya pikir ini perlu diusut dan diberikan teguran. Bagaimana sistem pengawasan dan pembinaan di ASN. Saya pikir ini perlu untuk ditindak lanjuti,” kata Hidayat.
Sementara itu Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy menyebut, dia sudah bertemu dengan Kepala Dinas Kesehetan untuk menindak lanjuti persoalan tersebut. Audy juga akan bertemu dengan mantan Kepala UPTD BKIM Sumbar.
Baca Juga : DPRD Sumbar Usut Masalah Hotel Novotel dengan Bentuk Pansus
“Ini kan persoalannya timbul saat rotasi jabatan Kepala BKIM yang lama awalnya,” katanya.
Audy mengatakan, rotasi jabatan merupakan hal biasa yang terjadi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang baik, karena tidak semua rotasi itu terkait tidak maksimalnya dalam bekerja.
“Untuk Kepala BKIM itu kan hal yang baik. Dia sudah memegang 2 Kepala Unit di ekselon 3, dan selankah lebih maju untuk naik menjadi ekselon 2,” kata Audy.
Kata Audy, saat ini BKIM memang sudah mengalami kemajuan-kemajuan salah satunya peningkatan pendapatan yang cukup baik.
“Kita akan membina lebih baik lagi, saya akan ketemu dengan ex Kepala BKIM untuk bicara. Saya rasa persoalannya sudah mulai selesai dan BKIM tetap jalankan inovasinya dan rapikan untuk menjadi rumah sakit mata,” katanya.
Terkait penyaluran ribuan paket logistic stunting yang belum tersalurkan, Audy akan kembali mengecek ke Dinas Kesehatan untuk memastikan laporan tersebut. Audy sudah menghubungi Kepala Dinas Kesehatan untuk bertemu dan memastikan ribuan paket logistic tersebut akan disalurkan.
‘Saya cek dulu ada berapa, karena sepanjang ramadan saya juga bawa beberapa untuk dibaikan bagikan saat safari Ramadan ke nagari-nagari,” kata Audy.
Berita Terkait
Kunjungi Langgai Pesisir Selatan, Gubernur Sumbar : Kita Ingin Pastikan Permasalahan di Nagari Ini
Baca Juga : Jelang Pemilu 2024, 4 Juta Warga Sumbar Ditetapkan KPU Sumbar Sebagai Pemilih
0 Komentar