JAKARTA (Lensa Kabar) – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama jajaran Kementerian Keuangan membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 di Istana Negara, Selasa (22/7).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pembahasan dimulai dari pelaporan pelaksanaan APBN 2024 yang sedang dalam pembahasan bersama Badan Anggaran DPR RI.
“Insyaallah bisa sesuai dengan audit BPK bahwa laporan keuangan pemerintah pusat adalah WTP,” ujarnya, dilansir dari CNBC Indonesia.
Hal lain yang dibahas yakni laporan semester APBN 2025, terutama program-program berjalan dan outlook defisit yang mencapai 2,78% dari PDB.
Ia mengatakan defisit tersebut berasal dari sisi penerimaan maupun belanja negara.
Selain itu, Sri Mulyani juga menyampaikan persiapan penulisan Nota Keuangan dan RAPBN 2026 yang akan disampaikan pada Jumat, 15 Agustus 2025.
Terkait isi nota tersebut, ia belum membeberkan detail finalisasi angkanya.
“Yang kami laporkan tadi adalah pembahasan mulai dari asumsi makro, kemudian program-program prioritas dari Presiden,” katanya.
Program tersebut mencakup makanan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi Merah Putih, perbaikan sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan infrastruktur ketahanan pangan.
Ia menambahkan, alokasi belanja juga difokuskan pada perluasan lahan pertanian dan pembangunan irigasi serta bendungan.
“Pendidikan juga jadi perhatian, terutama Dikdasmen, madrasah, sekolah digital, dan dari KemendiktiSaintek,” tambahnya.
Sri Mulyani menyampaikan Presiden Prabowo juga memberikan sejumlah arahan strategis terkait RAPBN 2026.
Menurutnya, Presiden meminta agar dilakukan reformasi di sisi penerimaan negara untuk meningkatkan pemasukan.
“Beliau juga menginginkan belanja negara difokuskan pada program-program penting seperti MBG dan Koperasi Merah Putih,” katanya.
Ia mengatakan defisit APBN juga harus dijaga pada level yang sehat demi menjaga kepercayaan pasar.
“Beliau mengatakan apabila bisa dibuat sehingga market confidence bagus, ekonomi kita tetap jalan,” ujarnya.
Selain itu, Prabowo juga menekankan perlunya deregulasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Perbaikan regulasi diperlukan untuk mempermudah dunia usaha, investasi, dan perdagangan,” katanya.
Ia menambahkan reformasi regulasi juga menyasar tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Rapat tersebut berlangsung dari pukul 16.30 hingga 20.20 WIB dan dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Wamenkeu Thomas Djiwandono, dan Suahasil Nazara. (am)
