Lensakabar.com, Jakarta - Pemerintah menyiapkan perubahan di sejumlah sektor sekaligus, mulai dari fasilitas kesehatan dan sekolah hingga energi, pengelolaan aset negara, industri kendaraan listrik dan kebijakan untuk talenta Indonesia di luar negeri.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan 10 langkah besar transformasi Indonesia dalam Rapat Paripurna DPR RI saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan di Jakarta, 14 Agustus 2026. Rangkaian kebijakan tersebut mencakup sektor yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik sekaligus proyek ekonomi dan infrastruktur berskala besar.

Salah satu target yang mendapat perhatian adalah pembenahan fasilitas kesehatan. Pemerintah merencanakan renovasi 10.000 puskesmas di 7.285 kecamatan mulai 2027, disertai pembangunan atau renovasi 514 Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas). Program tersebut ditargetkan rampung paling lambat pada 2030.

Layanan Kesehatan dan Sekolah Jadi Bagian Awal Transformasi

Perbaikan layanan kesehatan tidak berhenti pada fasilitas tingkat pertama. Pemerintah juga menyiapkan pembangunan dan revitalisasi 441 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

RSUD tersebut diarahkan memiliki kemampuan pelayanan yang memadai, termasuk untuk menangani kanker, penyakit jantung, stroke dan ginjal. Pelayanan kesehatan ibu dan anak juga termasuk dalam penguatan yang direncanakan.

Di sektor pendidikan, pemerintah menargetkan seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan selesai direnovasi paling lambat pada 2029.

Pembenahan sekolah juga mencakup fasilitas pembelajaran. Pemerintah menyebut seluruh ruang kelas akan dilengkapi layar pintar interaktif atau Interactive Flat Panel (IFP). Pada akhir Desember 2026, setiap sekolah akan mendapatkan tambahan tiga IFP setelah sebelumnya menerima satu perangkat.

Dengan demikian, tiga agenda pertama yang disampaikan Prabowo berfokus pada fasilitas kesehatan dan pendidikan. Setelah kebutuhan layanan dasar tersebut, agenda berlanjut ke penguatan posisi Indonesia dalam pengelolaan komoditas dan aset ekonomi.

Baca Juga: Prabowo Bahas Pengelolaan Lahan Gambut dan Pencegahan Karhutla

Bursa Mineral dan Aset BUMN Masuk Agenda Ekonomi

Pemerintah menargetkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis mulai beroperasi pada 1 Januari 2027 di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Melalui bursa tersebut, pemerintah akan membangun Indonesia Reference Price untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia. Ketentuan mengenai penyelenggaraan bursa ditargetkan dibahas bersama DPR RI dan diterbitkan paling lambat 17 September 2026.

Agenda ekonomi berikutnya berkaitan dengan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah akan mempercepat optimalisasi aset BUMN yang belum digunakan secara maksimal.

Selain restrukturisasi terhadap BUMN yang tidak produktif, pemerintah membuka peluang kerja sama pemanfaatan aset dengan pihak swasta. Proses tersebut disebut akan dilakukan secara terbuka, kompetitif dan akuntabel, dengan tetap mempertahankan kepemilikan strategis negara.

Rangkaian kebijakan kemudian bergerak ke sektor keuangan melalui pembangunan Indonesia Financial Center atau Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).

Lokasi PFII ditetapkan di Jakarta dan Bali. Pemerintah merancangnya sebagai pusat keuangan, investasi, teknologi finansial, arbitrase dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia.

PLTS 100 GW dan Satu Juta Motor Listrik

Sektor energi menjadi salah satu agenda dengan target kapasitas yang besar. Pemerintah mempercepat pembangunan energi surya hingga 100 gigawatt.

Untuk tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan 30 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya sekaligus menghentikan 13 gigawatt pembangkit listrik tenaga diesel.

Pengembangan PLTS juga diarahkan untuk memperkuat kemandirian energi hingga tingkat desa. Pemerintah memperkirakan pembangunan PLTS 100 GW dapat menghasilkan penghematan sedikitnya Rp73,9 triliun setiap tahun dari penurunan biaya pokok produksi listrik.

Agenda energi tersebut berjalan beriringan dengan rencana elektrifikasi kendaraan. Pemerintah akan memberikan insentif untuk satu juta motor listrik yang diproduksi di dalam negeri.

Kebijakan tersebut diarahkan pada tiga sasaran yang disebut pemerintah, yakni menurunkan biaya kendaraan bagi masyarakat, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, serta memperbesar industri motor listrik nasional beserta rantai pasoknya.

Rantai pasok yang dimaksud mencakup baterai, komponen, perangkat lunak hingga layanan purnajual.

Selain energi dan kendaraan, pemerintah juga memperkenalkan Danantara Development Management Fund (DDMF) untuk menangani proyek strategis jangka panjang yang belum dapat dibiayai melalui investasi komersial jangka pendek.

Sejumlah proyek yang disebut dalam skema tersebut antara lain mobil nasional, motor nasional dan Giant Sea Wall di pantai utara Jawa. Proyek Giant Sea Wall dirancang sebagai sabuk perlindungan bagi jutaan warga sekaligus infrastruktur air dan jalur pertumbuhan baru.

Kewarganegaraan Ganda Terbatas untuk Talenta Istimewa

Langkah terakhir berkaitan dengan sumber daya manusia. Pemerintah akan mengajukan perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi warga negara Indonesia yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberikan sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional.

Kebijakan tersebut dirancang secara selektif dan terukur. Pemerintah juga menyebut adanya uji integritas, kewajiban yang jelas serta perlindungan terhadap keamanan dan kepentingan negara.

Jika disusun berdasarkan bidangnya, 10 langkah yang disampaikan Prabowo mencakup pembenahan 10.000 puskesmas dan 441 RSUD, renovasi sekolah, pengoperasian Bursa Mineral dan Komoditas Strategis, optimalisasi aset BUMN, pembangunan PLTS hingga 100 GW, Pusat Finansial Internasional Indonesia, Danantara Development Management Fund, percepatan elektrifikasi kendaraan, serta kewarganegaraan ganda terbatas bagi talenta istimewa.

Rangkaian tersebut disampaikan Prabowo sebagai tahap berikutnya dalam transformasi Indonesia. Agenda yang dirumuskan pemerintah mencakup layanan dasar, pengelolaan komoditas dan aset, energi, keuangan, proyek strategis, industri kendaraan listrik hingga kebijakan terkait talenta Indonesia di luar negeri.