Lensakabar.com, Jakarta - Persija Jakarta harus membayar denda Rp90 juta dan menerima larangan kehadiran suporter pada pertandingan tandang selama setengah musim Super League 2026/2027 setelah kericuhan dalam laga melawan Persita Tangerang. Hukuman tersebut menambah daftar panjang kasus disiplin suporter di sepak bola Indonesia, mulai dari penggunaan flare dan petasan hingga perusakan fasilitas stadion dan masuknya penonton ke lapangan.

Direktur Utama I.League, Ferry Paulus, mengonfirmasi keputusan Komdis PSSI tersebut di Jakarta, Rabu (21/10/2026). Meskipun Persija terhindar dari sanksi pengurangan poin, pembatasan pendukung tandang ini berlaku efektif mencakup enam pertandingan away.

"Nah, dari hasil sidang Komdis yang rasanya cukup alot karena memakan waktu sampai dua hari, di mana khusus Persija, ya, ini dilarang untuk datang ke pertandingan away selama setengah musim," kata Ferry.

Rincian denda Persija mencakup Rp30 juta atas insiden keributan antarsuporter dan Rp60 juta akibat penyalaan serta pelemparan benda berbahaya di tribun. Tim penilai mencatat terjadi penyalaan petasan sebanyak tiga kali dan pelemparan satu flare.

Pertandingan pekan kelima Super League 2026/2027 itu berakhir dengan kemenangan Persita 3-2. Namun, laga juga diwarnai kericuhan saat jeda babak pertama sehingga dimulainya babak kedua tertunda sekitar 31 menit, dari jadwal pukul 20.00 WIB menjadi 20.31 WIB.

Insiden tersebut tidak hanya mengganggu jalannya pertandingan, tetapi juga berujung pada sanksi yang memengaruhi kehadiran suporter Persija dalam sejumlah laga tandang berikutnya.

Rekam Jejak Sanksi Berat Liga Indonesia dalam Dua Tahun Terakhir

Kasus yang menimpa Persija bukanlah peristiwa tunggal. Catatan disiplin di kasta Super League (Liga 1) maupun Championship (Liga 2) menunjukkan bahwa pelanggaran suporter terus berujung pada kerugian finansial yang fantastis dan sanksi laga tanpa penonton:

  • Persela Lamongan (Februari 2025): Dijatuhi sanksi satu musim laga kandang tanpa penonton (2025/2026) dan denda Rp110 juta pelanggaran yang tercatat mencakup penyalaan flare dalam jumlah banyak, masuknya penonton ke lapangan, pelemparan batu dan botol, perusakan fasilitas stadion, serta pembakaran yang mengakibatkan pertandingan terhenti. Sebelumnya, Persela juga pernah mendapat sanksi empat pertandingan kandang tanpa penonton akibat insiden dalam laga melawan RANS Nusantara pada Oktober 2024.

  • Persib Bandung (Musim 2024/2025 & 2025/2026): Mencatatkan akumulasi denda fantastis melebihi Rp1,03 miliar dari 15 pelanggaran. Denda terbesar dipicu insiden kerusuhan versus Persija (Rp259 juta) dan penyalaan flare serta smoke bomb masif (Rp200 juta). Pada Mei 2026, Persib kembali dijatuhi denda Rp455 juta.

  • PSMS Medan (Musim 2025/2026): Mengumpulkan 15 sanksi denda senilai total Rp302,5 juta. Pelanggarannya antara lain suporter hadir di laga tandang, yel-yel menghina atau provokatif, penyalaan flare, masuknya suporter ke lapangan, dan pelemparan botol ke area pertandingan. PSMS juga pernah dijatuhi hukuman satu pertandingan kandang tanpa penonton.

  • Persipura Jayapura (Mei 2026): Menerima 5 sanksi sekaligus dengan denda total Rp240 juta dan larangan laga kandang tanpa penonton selama satu musim penuh (2026/2027). Pelanggaran mencakup pelemparan smoke bomb, penyalaan flare dan petasan di sejumlah tribun. Laporan lain mengenai insiden tersebut juga mencatat suporter masuk ke lapangan, perusakan fasilitas, serta kendaraan yang dibakar di sekitar stadion setelah pertandingan.

Catatan ini memperlihatkan bahwa sanksi tidak hanya muncul dalam pertandingan liga utama. Kompetisi kasta kedua pun menghadapi persoalan yang dapat berujung pada kerugian finansial dan pembatasan penonton selama satu musim.

Meski demikian, kasus-kasus tersebut merupakan contoh terdokumentasi, bukan jumlah keseluruhan kerusuhan dalam sepak bola Indonesia. Akumulasi denda juga harus dibaca berdasarkan jenis pelanggarannya karena tidak semua hukuman berkaitan dengan kerusuhan suporter.

Mengapa Kerusuhan Suporter Terus Berulang?

Berulangnya pelanggaran menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sanksi yang selama ini diterapkan. Denda dan larangan penonton memberikan konsekuensi kepada klub atau panitia pelaksana, tetapi kemunculan kasus baru menunjukkan perlunya evaluasi yang lebih luas terhadap pencegahan.

Salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko kericuhan adalah eskalasi emosi saat pertandingan. Kekalahan, persaingan antarkelompok, provokasi, dan ketegangan di tribun dapat memperburuk situasi. Namun, faktor-faktor tersebut tidak otomatis menjadi penyebab setiap insiden. Motif dan kronologi tetap harus diperiksa berdasarkan bukti dalam masing-masing kasus.

Pengendalian massa juga menjadi bagian penting. Pembagian area suporter, pengaturan jalur masuk dan keluar, pemeriksaan barang bawaan, serta koordinasi panitia pelaksana dengan petugas keamanan diperlukan untuk mengurangi risiko benda berbahaya masuk ke stadion dan mencegah gangguan berkembang menjadi kerusuhan yang lebih besar.

Masalah lainnya adalah kemungkinan sanksi tidak diikuti perbaikan yang terukur. Denda dapat menghukum pelanggaran yang sudah terjadi, tetapi pencegahan membutuhkan tindak lanjut: evaluasi prosedur keamanan, komunikasi dengan kelompok suporter, identifikasi pelaku, dan penegakan aturan secara konsisten.

Meski demikian, belum cukup data untuk menyimpulkan bahwa denda tidak efektif. Penilaian semacam itu memerlukan perbandingan jumlah pelanggaran sebelum dan sesudah sanksi, termasuk melihat apakah klub yang menerima hukuman berat mengalami penurunan atau justru pengulangan pelanggaran.

Tanggung jawab juga tidak semestinya dibebankan kepada satu pihak saja. Klub perlu membina suporternya, kelompok suporter berperan menjaga ketertiban anggotanya, panitia pelaksana bertanggung jawab atas penyelenggaraan pertandingan, sedangkan operator liga dan PSSI perlu memastikan aturan diterapkan secara konsisten.

Belajar dari Liga Global: Solusi Konkret Memutus Rantai Sanksi Suporter

Untuk menghentikan siklus denda dan kericuhan yang terus berulang, sepak bola Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan sanksi finansial kepada klub. Diperlukan reformasi sistem keamanan dan tata kelola suporter yang mengadopsi standar internasional:

  1. Penerapan Sistem Tiket Berbasis NIK/Biometrik (Single Identity Ticketing): Menghubungkan setiap tiket dengan identitas resmi (KTP/NIK) agar penegakan sanksi bisa menyasar oknum perusuh secara individu (individual ban), bukan menghukum seluruh komunitas suporter.

  2. Optimalisasi Steward Profesional dan CCTV Pintar: Memperketat pengawasan di ring luar stadium dengan CCTV berteknologi kecerdasan buatan (AI) serta pelibatan steward terlatih dari unsur suporter sendiri untuk mediasi dan screening benda berbahaya.

  3. Badan Hukum & Registrasi Resmi Komunitas Suporter: Mengandalkan wadah resmi suporter yang memiliki pertanggungjawaban hukum dan sistem poin etik internal untuk menyaring anggota yang provokatif.

Rangkaian kasus yang menimpa Persela, Persib, PSMS, Persipura, hingga Persija ini menjadi alarm keras bagi sepak bola nasional. Tanpa adanya evaluasi sistemik dari seluruh pemangku kepentingan mulai dari PSSI, operator liga, manajemen klub, hingga kelompok suporter sanksi finansial hanya akan menjadi rutinitas tahunan tanpa memberikan perubahan nyata di lapangan.

Larangan Suporter Away Membawa Dampak bagi Klub dan Penonton

Bagi Persija, larangan suporter tandang selama setengah musim berarti pendukungnya tidak dapat hadir secara langsung di seluruh laga away Super League yang masuk dalam masa hukuman. Pembatasan ini mengurangi kesempatan suporter untuk memberikan dukungan di stadion lawan, termasuk bagi mereka yang tidak terlibat dalam kericuhan.

Di sisi penyelenggaraan, larangan tersebut memerlukan komunikasi yang jelas kepada suporter, pengelola stadion, dan panitia pelaksana pertandingan. Pengawasan juga diperlukan untuk memastikan pembatasan benar-benar dijalankan.

Pada saat yang sama, klub perlu melakukan evaluasi agar pelanggaran tidak berulang. Hasilnya seharusnya tidak hanya diukur dari pembayaran denda, tetapi juga dari kemampuan mencegah masuknya benda berbahaya, mengendalikan perilaku penonton, dan memastikan pertandingan berlangsung tanpa gangguan.

Rangkaian kasus Persela, Persib, PSMS, Persipura, dan Persija memperlihatkan bahwa persoalan disiplin suporter masih menjadi tantangan dalam kompetisi sepak bola Indonesia. Pencegahan yang lebih terukur, penegakan aturan yang konsisten, serta evaluasi atas pelanggaran berulang diperlukan agar sanksi tidak berhenti sebagai hukuman setelah insiden terjadi.