Lensakabar.com, Bandung - Dulu, pemimpin yang masuk ke pasar, menyusuri gang-gang sempit, bahkan turun ke saluran air dan got bisa langsung mencuri perhatian publik. Kini, pemandangan serupa telah bermetamorfosis menjadi konten di media sosial yang dapat disaksikan jutaan pasang mata. Wajah pemimpin tampil di layar ponsel, membagikan bantuan, meninjau jalan rusak, merespons keluhan masyarakat, hingga memperlihatkan keberhasilan pembangunan di berbagai daerah.

Dari Joko Widodo atau Jokowi hingga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, kedekatan dengan masyarakat menjadi bagian penting dari cara seorang pemimpin membangun citra komukasi politiknya. Namun, di tengah banjir konten yang terus mengalir, pertanyaan mendasarnya tetap sama: apakah pemimpin yang paling sering terlihat bersama rakyat otomatis menjadi pemimpin yang paling berhasil menyelesaikan persoalan mereka?

Dari Blusukan Jokowi hingga Era Pemimpin yang Gemar Ngonten

Blusukan menjadi salah satu ciri yang melekat pada perjalanan politik Jokowi. Ketika menjabat sebagai Wali Kota Solo, kemudian Gubernur DKI Jakarta, hingga maju dalam pemilihan presiden, pendekatan turun langsung ke lapangan memperkuat citranya sebagai seorang pemimpin yang dekat dengan masyarakat.

Pasar tradisional, permukiman padat, gang sempit, hingga persoalan saluran air menjadi bagian dari gambaran kepemimpinan yang kerap ditampilkan. Jokowi terlihat mendatangi warga, mendengarkan keluhan, dan memeriksa persoalan secara langsung.

Di mata banyak masyarakat, pendekatan tersebut menghadirkan kesan berbeda dari gaya kepemimpinan yang identik dengan ruang rapat dan seremoni resmi. Pemimpin terlihat hadir di tengah kehidupan sehari-hari, bukan hanya sekadar menyampaikan program dari podium.

Citra itu menjadi modal politik yang penting. Kedekatan visual dengan rakyat membuat sosok pemimpin lebih mudah dikenali, diingat, dan dianggap memahami persoalan masyarakat. Dalam politik yang semakin bergantung pada persepsi publik, pengalaman melihat pemimpin turun langsung dapat membentuk kesan yang kuat.

Baca Juga: Sama-Sama Viral: Ini Perbandingan Gaya Kepemimpinan Dedi Mulyadi dan Sherly Tjoanda

Namun, popularitas tidak selalu identik dengan keberhasilan pemerintahan. Blusukan dapat menjadi pintu untuk mengetahui persoalan di lapangan, tetapi penyelesaiannya tetap membutuhkan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, koordinasi birokrasi, pengawasan, serta evaluasi terhadap hasil pekerjaan.

Di sinilah persoalan citra politik perlu dibaca secara kritis. Aktivitas turun ke lapangan merupakan hal positif jika diikuti tindak lanjut yang terukur. Sebaliknya, jika perhatian publik berhenti pada gambar pemimpin yang sedang bekerja, masyarakat berisiko menilai keberhasilan dari apa yang terlihat, bukan dari perubahan yang benar-benar mereka rasakan.

Dari Masuk Got ke Layar Gadget: Ketika Politik Berubah Menjadi Konten

Perkembangan media sosial mengubah cara pemimpin berkomunikasi dengan masyarakat. Jika dahulu blusukan menjadi salah satu cara membangun kedekatan secara langsung, kini kamera ponsel memungkinkan aktivitas tersebut menjangkau audiens yang jauh lebih luas.

Seorang pejabat tidak harus menunggu konferensi pers atau pemberitaan televisi untuk menunjukkan kegiatannya. Kunjungan ke daerah, perbaikan jalan, pemberian bantuan, penanganan warga sakit, hingga respons terhadap persoalan viral dapat diunggah langsung ke akun media sosial.

Konten semacam ini memiliki keunggulan komunikasi. Peristiwa yang sebelumnya hanya diketahui oleh warga setempat kini dapat menjadi perhatian nasional. Masyarakat juga bisa melihat respons pejabat tanpa harus menunggu laporan resmi yang panjang.

Akan tetapi, media sosial juga mempunyai logikanya sendiri. Konten yang menyentuh emosi, menghadirkan konflik, menunjukkan perubahan yang dramatis, atau menampilkan bantuan secara langsung berpotensi menarik perhatian lebih besar dibandingkan penjelasan panjang tentang prosedur anggaran dan pembagian kewenangan.

Akibatnya, aktivitas yang mudah direkam dapat memperoleh porsi perhatian lebih besar daripada pekerjaan yang tidak terlihat kamera. Proses perencanaan, pengadaan, pengawasan, evaluasi, dan pemeliharaan infrastruktur jarang menghadirkan tontonan yang sama menariknya dengan video pemimpin datang ke lokasi lalu memberikan instruksi.

Padahal, hasil pembangunan bukan pekerjaan satu orang. Jalan yang selesai dibangun dapat melibatkan pemerintah daerah, dinas teknis, tenaga pelaksana, perencana, pengawas, DPRD dalam fungsi anggarannya, serta berbagai pihak lain sesuai kewenangannya.

Karena itu, ketika sebuah jalan diperbaiki, apresiasi kepada pemimpin yang mendorong penyelesaian masalah tetap layak diberikan. Namun, penghargaan tersebut sebaiknya tidak menghapus kontribusi pihak lain atau membuat masyarakat menganggap seluruh hasil pemerintahan bergantung pada satu figur.

Baca Juga: Ferry Irwandi Rela Lepas Koneksi Global Demi Padamkan Karhutla

Di sinilah masyarakat perlu membedakan antara komunikasi publik dan kinerja pemerintahan. Konten dapat menjadi alat transparansi, tetapi juga bisa menjadi panggung pencitraan. Pembeda utamanya bukan seberapa sering seorang pejabat mengunggah video, melainkan apakah informasi yang disampaikan bisa diperiksa dan apakah hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Dedi Mulyadi dan Kekuatan Konten yang Membentuk Persepsi Publik

Di Jawa Barat, gaya komunikasi Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM menjadi salah satu contoh bagaimana aktivitas pemimpin di lapangan dapat memperoleh perhatian besar di media sosial.

KDM kerap menampilkan kunjungan ke masyarakat, respons terhadap persoalan yang sedang ramai atau viral, dan tindakan langsung terhadap berbagai keluhan masyarakat. Gaya komunikasi yang lugas serta penyajian kegiatan dalam bentuk video membuat aktivitas pemerintahannya mudah dikonsumsi oleh pengguna media sosial.

Bagi sebagian masyarakat, pendekatan tersebut memberikan kesan bahwa pemimpin hadir, mudah dijangkau, dan tidak berjarak dengan warga. Respons terhadap persoalan yang viral juga dapat mendorong perhatian lebih cepat terhadap masalah yang sebelumnya kurang mendapat sorotan.

Namun, popularitas konten tidak boleh menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan seorang gubernur. Ada perbedaan antara menyelesaikan satu persoalan yang sedang viral dan memastikan sistem pelayanan publik bekerja secara konsisten untuk seluruh masyarakat.

Perbaikan jalan di satu wilayah, misalnya, dapat menjadi kabar baik bagi warga setempat. Akan tetapi, keberhasilan pembangunan harus dilihat pula dari pemerataan, kualitas pekerjaan, ketahanan infrastruktur, dan kejelasan pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya.

Konten pembangunan juga dapat menciptakan perbandingan antardaerah. Ketika warga melihat jalan di wilayah lain diperbaiki dan mendapat perhatian pejabat, mereka bisa mempertanyakan mengapa kondisi serupa di daerahnya belum terselesaikan.

Perbandingan tersebut tidak selalu buruk. Justru, perhatian publik dapat menjadi dorongan bagi pemerintah untuk memperbaiki pelayanan. Persoalan muncul ketika ukuran keberhasilan hanya ditentukan oleh apa yang viral, sementara kebutuhan masyarakat yang tidak menarik perhatian kamera justru tertinggal.

Dengan kata lain, media sosial bisa menjadi alat kontrol publik jika digunakan untuk menyampaikan masalah dan menagih tindak lanjut. Namun, platform yang sama juga dapat menciptakan pemujaan terhadap figur apabila masyarakat lebih sibuk membela tokoh daripada memeriksa hasil kerjanya.

Banjir, Kemiskinan, dan Pengangguran: Persoalan yang Tidak Selesai dengan Konten

Di balik popularitas pemimpin dan ramainya konten pembangunan, Jawa Barat tetap menghadapi persoalan yang membutuhkan kerja jangka panjang. Banjir, kemiskinan, dan pengangguran merupakan contoh masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan kunjungan lapangan atau video yang viral.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada April 2026 mencatat banjir di Kabupaten Bandung berdampak pada 10.200 kepala keluarga atau 29.445 jiwa. Laporan tersebut menunjukkan bahwa banjir masih dapat menimbulkan dampak besar bagi warga dan membutuhkan penanganan yang terkoordinasi.

Banjir bukan semata-mata persoalan satu hari ketika hujan turun. Penanganannya dapat melibatkan perbaikan drainase, pengelolaan sungai, tata ruang, pengendalian pembangunan di kawasan rawan, pengelolaan sampah, serta koordinasi lintas pemerintah sesuai kewenangan masing-masing.

Karena itu, penanganan banjir perlu dinilai dari pengurangan risiko dan dampak dari waktu ke waktu. Ketika banjir kembali terjadi, masyarakat berhak meminta penjelasan tentang penyebab, langkah pencegahan, penggunaan anggaran, dan perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan.

Persoalan ekonomi juga membutuhkan perhatian yang sama. BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Jawa Barat pada Maret 2026 mencapai sekitar 3,44 juta orang, dengan tingkat kemiskinan sebesar 6,54%. Angka tersebut turun dibandingkan September 2025, tetapi jumlah warga yang masih berada dalam kondisi miskin tetap besar.

Penurunan angka kemiskinan merupakan perkembangan positif yang patut dicatat. Namun, keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari satu angka agregat. Pemerintah juga perlu memperhatikan ketimpangan antarwilayah, daya beli keluarga, akses terhadap layanan dasar, dan peluang masyarakat memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang layak.

Pada sektor ketenagakerjaan, BPS Jawa Barat mencatat tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 sebesar 6,61%, turun tipis dibandingkan 6,64% pada Februari 2026. Jumlah angkatan kerja pada Mei 2026 tercatat sebanyak 27,10 juta orang.

Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan pekerjaan masih perlu menjadi perhatian pemerintah. Di balik statistik pengangguran terdapat kebutuhan masyarakat untuk memperoleh penghasilan, mengembangkan keterampilan, dan mendapatkan kesempatan kerja yang sesuai.

Ketiga persoalan ini tidak selalu menghasilkan konten yang dramatis. Program penanganan banjir membutuhkan waktu, pengurangan kemiskinan memerlukan kebijakan berkelanjutan, sedangkan penciptaan pekerjaan bergantung pada banyak faktor, termasuk investasi, pendidikan, keterampilan, dan pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, ukuran keberhasilan pemimpin seharusnya tidak berhenti pada banyaknya video pembangunan yang ditonton masyarakat. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah banjir berkurang, apakah warga keluar dari kemiskinan, dan apakah kesempatan kerja semakin terbuka.

Saat Warga Berteriak Jalan Rusak, Apakah Itu Bentuk Pembangkangan?

Perdebatan mengenai gaya kepemimpinan berbasis konten kembali mencuat setelah beredarnya video interaksi KDM dengan warga di kawasan Lakbok, Kabupaten Ciamis, pada Oktober 2026. Dalam peristiwa tersebut, rombongan KDM diarahkan melewati jalan rusak dan sang gubernur terlihat menunjukkan kekesalan ketika warga berteriak menyampaikan keluhan.

Peristiwa itu perlu dilihat dengan memperhatikan konteks dan pembagian kewenangan. Pemberitaan mengenai kejadian tersebut menyebut jalan yang dikeluhkan merupakan jalan kabupaten, bukan jalan yang secara langsung berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Dalam rekaman yang diberitakan, KDM meminta warga menyampaikan persoalan kepada bupati.

Dari sisi administrasi, pembagian kewenangan jalan memang penting. Tidak semua ruas jalan menjadi tanggung jawab gubernur. Pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat memiliki kewenangan berbeda sesuai status jalan.

Namun, dari sisi warga, jalan rusak adalah persoalan nyata yang memengaruhi aktivitas harian. Warga mungkin tidak mengetahui secara terperinci status ruas jalan, sumber anggarannya, atau tahapan pengajuannya. Yang mereka rasakan adalah akses yang sulit, perjalanan yang tidak nyaman, serta harapan agar pemerintah segera bertindak.

Ketika masyarakat melihat pembangunan jalan di daerah lain ditampilkan secara masif di media sosial, perbandingan pun menjadi sulit dihindari. Mereka dapat bertanya mengapa jalan di wilayahnya belum diperbaiki, terlebih ketika pemimpin sering tampil dengan citra responsif dan dekat dengan rakyat.

Dalam konteks tersebut, teriakan warga tidak otomatis berarti mereka menolak pemimpin atau tidak memahami pemerintahan. Bisa jadi, tindakan itu merupakan cara mereka menyampaikan keluhan agar mendapat perhatian. Aspirasi seperti ini tetap perlu ditangani secara proporsional, tanpa mengabaikan fakta mengenai kewenangan dan prosedur.

Di sisi lain, pemimpin juga berhak menjelaskan batas kewenangannya. Akan tetapi, penjelasan tersebut akan lebih bermanfaat jika disertai informasi yang jelas mengenai pihak yang bertanggung jawab dan jalur penyelesaian yang dapat ditempuh warga.

Kritik publik merupakan bagian dari hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Pemimpin yang populer sekalipun tetap perlu membuka ruang evaluasi. Sebaliknya, warga juga membutuhkan informasi yang benar agar tuntutan mereka diarahkan kepada pihak yang tepat.

Survei Elektabilitas KDM Melampaui Prabowo

Besarnya perhatian terhadap KDM juga terlihat dalam hasil survei elektabilitas calon presiden yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Oktober 2026.

Dalam simulasi semi-terbuka dengan 24 nama kandidat, Dedi Mulyadi memperoleh elektabilitas 35,5%. Anies Baswedan berada di posisi berikutnya dengan 10,3%, sedangkan Presiden Prabowo Subianto memperoleh 9,8%. Survei tersebut dilakukan pada 1–10 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.213 responden dan memiliki margin of error sekitar ±2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Hasil tersebut memperlihatkan tingginya dukungan elektoral kepada KDM dalam simulasi yang digunakan SMRC. Namun, angka survei perlu dipahami sesuai metode, waktu pengumpulan data, pertanyaan yang diajukan, serta karakteristik responden.

Survei bukan hasil pemilihan umum. Pilihan politik masyarakat dapat berubah seiring perkembangan kebijakan, kondisi ekonomi, dinamika partai, dan peristiwa yang terjadi menjelang pemilu.

Karena itu, tingginya elektabilitas tidak otomatis membuktikan seluruh kebijakan seorang tokoh berhasil. Demikian pula, turunnya angka dukungan dalam survei tidak dengan sendirinya menjadi bukti bahwa semua kebijakannya gagal.

Bagi masyarakat, survei lebih berguna sebagai bahan untuk membaca persepsi publik dan dinamika politik. Penilaian terhadap kinerja tetap perlu dilakukan melalui indikator yang relevan, mulai dari pelayanan publik, kualitas infrastruktur, kondisi ekonomi, hingga kemampuan pemerintah menindaklanjuti keluhan warga.

Popularitas dapat membuka jalan menuju kekuasaan. Namun, mempertahankan kepercayaan publik membutuhkan hasil kerja yang dapat diperiksa, bukan hanya penampilan yang mudah viral.

Ketika Kebijakan Kalah oleh 'Engagement'

Fenomena pemimpin yang gemar mengonten secara tidak langsung melahirkan disrupsi baru: demokrasi algoritmik. Dalam ekosistem ini, isu yang mendapat penanganan cepat kerap kali bukanlah isu yang paling strategis atau berdampak pada orang banyak, melainkan isu yang memiliki tingkat interaksi (engagement) dan viralitas paling tinggi.

Tantangan terbesar bagi tata kelola pemerintahan modern adalah mencegah agar respons kebijakan tidak bertumpu pada 'keinginan algoritma'. Pemimpin daerah dituntut untuk tetap menjaga skala prioritas pembangunan berdasarkan data kebutuhan riil masyarakat, Seperti reformasi tata ruang, pengentasan kemiskinan struktural, dan drainase makro. Meskipun pekerjaan-pekerjaan teknokratis tersebut tidak ramah kamera dan sulit dijadikan konten yang menarik perhatian massa.

Jangan Sampai Warga Terlena oleh Citra Pemimpin

Dari blusukan Jokowi hingga konten pembangunan KDM, satu hal tetap sama: masyarakat ingin melihat pemimpin yang hadir ketika mereka menghadapi persoalan. Kedekatan semacam itu penting karena membuat pemerintah terlihat lebih mudah dijangkau dan membuka kesempatan bagi keluhan warga untuk mendapat perhatian.

Yang perlu diwaspadai adalah ketika kedekatan visual berubah menjadi ukuran tunggal keberhasilan. Pemimpin bisa terlihat sangat aktif di layar ponsel, tetapi persoalan publik tetap harus diperiksa melalui data, hasil kebijakan, dan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Pembangunan yang berhasil layak diapresiasi, siapa pun pihak yang mengerjakannya. Kritik terhadap proyek yang belum optimal juga perlu dibuka, tanpa harus menghapus capaian yang memang terbukti bermanfaat.

Begitu pula dengan pemimpin yang aktif membuat konten. Aktivitas tersebut tidak otomatis salah. Media sosial dapat menjadi sarana transparansi, penyampaian informasi, dan pengawasan. Namun, konten harus menjadi pintu untuk memeriksa kinerja, bukan alasan untuk menghentikan pertanyaan.

Warga tidak harus membenci pemimpin untuk bersikap kritis. Mereka juga tidak perlu menjadi pendukung fanatik untuk mengapresiasi pembangunan. Mengakui keberhasilan dan menuntut perbaikan justru merupakan dua hal yang dapat berjalan bersamaan.

Pada akhirnya, demokrasi membutuhkan masyarakat yang tidak hanya terkesan oleh pemimpin yang turun ke got atau muncul di layar gadget. Masyarakat juga perlu menilai apakah jalan benar-benar membaik, banjir berkurang, kemiskinan menurun, pekerjaan semakin tersedia, dan anggaran digunakan secara bertanggung jawab.

Sebab, kamera dapat merekam kedatangan seorang pemimpin. Namun, hanya hasil kerja yang dapat menjawab apakah kedatangannya benar-benar membawa perubahan.