Lensakabar.com, Jakarta – Content creator sekaligus representasi Asia Pasifik di forum berita internasional Google di New York, Amerika Serikat, Ferry Irwandi, membagikan pengalamannya setelah memutuskan untuk mengubah fokus agendanya.

Alih-alih melakukan networking bisnis semata, ia memilih untuk mengangkat isu krusial yang tengah melanda Indonesia: kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah seperti Papua, Sumatera, dan Kalimantan.

Bawa Isu Karhutla ke Panggung Global

Ferry mengungkapkan bahwa pertemuannya dengan para pimpinan media internasional ternama seperti BBC, Bloomberg, The Guardian, New York Times, hingga Al Jazeera dimanfaatkan untuk menyoroti dampak buruk karhutla. Menurutnya, publikasi dan atensi terhadap karhutla di daerah sering kali meredup lebih cepat dibanding kobaran api dan dampaknya di lapangan.

Sebelum memutuskan untuk beralih membahas isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Ferry Irwandi awalnya berencana memanfaatkan kesempatan di forum internasional New York tersebut untuk agenda pribadi dan pengembangan bisnisnya.

"Melihat situasi yang terjadi di Indonesia belakangan ini, niat itu [bisnis] saya batalkan karena bukan lagi menjadi agenda utama. Saya memilih menggunakan kesempatan itu untuk membawa isu yang lebih penting dibicarakan di panggung internasional, yaitu kebakaran hutan yang melanda banyak daerah di Indonesia, mulai dari Papua, Sumatera, sampai Kalimantan," ujar Ferry.

Baca Juga: Karhutla Bakar 30 Ribu Hektare, 223 Orang dan 9 Korporasi Segera Masuk Bui

Langkah ini juga menjadi bentuk kritik terhadap pandangan yang sempat dilontarkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menyebut aktivis lingkungan sebagai pihak yang menghambat ekonomi.

"Dan ini contoh nyata betapa mahal harga yang harus dibayar ketika kita merusak alam, memprioritaskan industri, dan mencoba mencari keuntungan besar atas nama ekonomi. Ada konsekuensi besar dan mahal yang harus ditanggung oleh pemerintah sebuah negara jika melakukan hal yang sama," tegas Ferry.

Ferry menegaskan bahwa kerusakan alam demi kepentingan industri justru mendatangkan konsekuensi biaya yang sangat mahal bagi sebuah negara.

Langkah Ferry membawa isu karhutla ke meja pimpinan media global mencerminkan bentuk baru diplomasi publik (track-two diplomacy) berbasis content creator. Di tengah sering lambatnya mekanisme diplomasi resmi antar-negara, figur publik independen kini memiliki kelincahan untuk menerobos sekat birokrasi dan membawa krisis ekologis lokal langsung ke pusat perhatian media-media arus utama dunia.

Kehadiran narasi ini di New York sekaligus mengubah orientasi interaksi di forum global dari yang semula berfokus pada potensi transaksi bisnis dan jejaring personal, menjadi pemanfaatan panggung internasional sebagai ruang tekan (pressure group) terhadap kebijakan lingkungan di dalam negeri.

Tawaran Solusi: Adaptasi Teknologi "Alert California"

Dalam pencarian solusinya di kancah internasional, Ferry mendapati sejumlah adopsi teknologi dan regulasi yang dinilai layak diterapkan di Indonesia guna memitigasi bencana serupa di masa depan:

1. Teknologi Pemantauan Alert California
Sistem yang dikembangkan oleh University of California San Diego bersama Cal Fire dan DigitalPath ini menggabungkan jaringan kamera berputar 360 derajat, analisis citra berbasis kecerdasan buatan (AI), serta verifikasi petugas terlatih. Kamera secara berkala memindai bentang alam, dan ketika AI mendeteksi indikasi awal kepulan asap, sistem langsung mengirimkan peringatan beserta estimasi lokasi dan tingkat keyakinan model kepada petugas.

"Cara kerjanya dimulai dari kamera yang mengamati bentang alam secara berkala. Kamera dalam jaringan ini dapat bergerak memindai alam di sekitarnya hingga 360 derajat. Lalu kemudian AI memeriksa gambar itu dan mencari tanda yang menyerupai awal kebakaran, terutama kemunculan asap," ungkap Ferry.

Sistem ini terbukti mampu mendeteksi potensi kebakaran jauh lebih cepat sebelum laporan darurat dari masyarakat masuk, sehingga skala kebakaran dapat dibatasi secara signifikan.

2. Regulasi Ketat Alih Fungsi Lahan (Contoh dari Spanyol)
Mengacu pada Pasal 50 Undang-Undang Kehutanan Spanyol (Ley de Montes), terdapat aturan yang melarang perubahan penggunaan lahan hutan yang terbakar sekurang-kurangnya selama 30 tahun, di mana wilayah tersebut wajib dikembalikan ke vegetasi naturalnya.

"Di Spanyol ada regulasi menarik soal kebakaran hutan. Dalam Pasal 50 Ley de Montes, Undang-Undang Kehutanan Spanyol secara umum melarang perubahan penggunaan lahan hutan yang terbakar selama sekurang-kurangnya 30 tahun," jelasnya.

Ferry menilai aturan tegas seperti ini dapat mencegah praktik pembakaran hutan yang disengaja oleh oknum perusahaan untuk pembukaan lahan perkebunan.

Gerakan Patungan untuk Hutan Belum Cukup Tanpa Komitmen Pemerintah

Terkait inisiatif sosial yang digagasnya bersama publik, Gerakan Patungan untuk Hutan, Ferry menyampaikan apresiasi atas tingginya partisipasi masyarakat. Aksi ini melibatkan lebih dari 113.000 donatur dengan total dana terkumpul hampir mencapai Rp10 miliar. Dana tersebut telah disalurkan dan dimanfaatkan langsung oleh kelompok masyarakat serta lembaga seperti Greenpeace, Walhi, Yayasan Kalaweit, dan lainnya untuk membantu petugas di garis depan.

Kendati demikian, Ferry menegaskan bahwa gerakan masyarakat ini tidak akan pernah bisa menjadi solusi permanen. Penanganan karhutla yang melibatkan puluhan ribu personel gabungan, puluhan pesawat water bombing, hingga modifikasi cuaca membutuhkan biaya yang sangat besar serta beban finansial dan politis yang berat bagi negara.

Oleh karena itu, upaya preventif melalui pemulihan gambut, penegakan hukum yang tegas terhadap industri, serta perlindungan bagi masyarakat terdampak di berbagai daerah (seperti Kalimantan, Jambi, Riau, hingga Papua) menjadi kunci utama agar bencana tahunan ini tidak terus berulang.

Baca Juga: Mengenal Realiza Anti Chamas, Bahan Pemadam Api Brasil untuk Karhutla