Lensakabar.com, Bandung - Media sosial kini menjadi salah satu panggung penting bagi kepala daerah untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Aktivitas pemerintahan yang dahulu hanya diketahui melalui pemberitaan atau laporan resmi, sekarang dapat disaksikan langsung melalui video, siaran langsung, hingga unggahan keseharian pejabat publik.

Fenomena ini terlihat dalam gaya komunikasi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda. Keduanya menarik perhatian melalui aktivitas di ruang digital, tetapi pendekatan kepemimpinan yang ditampilkan memiliki penekanan berbeda.

Dedi Mulyadi cenderung menonjolkan interaksi langsung dengan warga dan respons terhadap persoalan konkret yang mereka hadapi. Sementara itu, pendekatan yang dikaitkan dengan Sherly Tjoanda lebih menekankan kebutuhan kelompok masyarakat, akses terhadap program pemerintah, serta pentingnya mekanisme pelayanan yang berkelanjutan.

Perbedaan tersebut memunculkan pertanyaan menarik: ketika media sosial menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan, apakah masyarakat lebih membutuhkan pemimpin yang turun langsung menyelesaikan masalah atau pemimpin yang membenahi sistem agar masalah serupa tidak terus berulang?

Dedi Mulyadi: Ketika Pemimpin Turun Langsung Menyelesaikan Persoalan Warga

Gaya komunikasi Dedi Mulyadi banyak bertumpu pada interaksi personal. Persoalan yang dialami warga menjadi bagian penting dari narasi kepemimpinannya, terutama ketika sebuah kasus viral atau mendapat perhatian luas di media sosial.

Melalui pendekatan tersebut, persoalan yang sebelumnya mungkin hanya berputar di lingkungan keluarga atau wilayah setempat dapat memperoleh perhatian lebih besar. Kehadiran pemimpin di tengah warga, dialog langsung, dan penggunaan bahasa yang akrab membuat komunikasi terasa lebih dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Pendekatan ini memiliki kekuatan dalam membangun hubungan emosional. Warga dapat melihat secara langsung bagaimana persoalan disampaikan, bagaimana pejabat terkait dimintai penjelasan, dan bagaimana tindak lanjut mulai dilakukan. Dalam kasus tertentu, perhatian langsung dari kepala daerah juga berpotensi mempercepat koordinasi antarinstansi.

Namun, respons cepat tidak selalu identik dengan penyelesaian menyeluruh. Ketika masalah pelayanan publik ditangani melalui intervensi langsung, pertanyaan berikutnya adalah apakah prosedur yang menyebabkan masalah tersebut ikut diperbaiki.

Jika persoalan yang sama terus berulang dan baru memperoleh perhatian setelah menjadi viral, masyarakat berisiko menganggap bahwa sorotan media sosial merupakan jalan utama untuk mendapatkan pelayanan. Padahal, warga yang tidak memiliki akses digital atau tidak mampu menyebarkan keluhannya juga berhak memperoleh perhatian yang setara.

Di sinilah tantangan kepemimpinan yang bertumpu pada figur personal. Kehadiran pemimpin memang dapat menjadi pemicu perubahan, tetapi hasil yang lebih berkelanjutan membutuhkan perbaikan mekanisme kerja birokrasi.

Sherly Tjoanda: Membangun Pelayanan dari Kebutuhan Masyarakat

Pendekatan kepemimpinan Sherly Tjoanda dapat dibaca melalui perspektif yang lebih berorientasi pada kelompok dan program. Dalam model ini, persoalan masyarakat tidak hanya dilihat sebagai kasus individual, tetapi juga sebagai kebutuhan bersama yang memerlukan koordinasi dan kebijakan.

Kebutuhan nelayan, petani, pelaku usaha mikro, hingga pekerja rentan, misalnya, tidak cukup ditangani melalui bantuan kepada satu orang. Permasalahan mereka dapat berkaitan dengan akses permodalan, perlindungan sosial, fasilitas produksi, distribusi hasil usaha, maupun prosedur pelayanan pemerintah.

Karena itu, pendekatan berbasis program menempatkan pemerintah sebagai penyedia layanan yang perlu memiliki sasaran jelas, persyaratan transparan, dan mekanisme pertanggungjawaban. Tujuannya bukan sekadar menyelesaikan satu persoalan, melainkan membangun akses yang dapat dimanfaatkan masyarakat dengan kebutuhan serupa.

Keuntungan pendekatan ini terletak pada peluang pemerataan. Ketika sebuah program memiliki aturan dan prosedur yang jelas, masyarakat semestinya tidak perlu menunggu perhatian khusus dari kepala daerah untuk memperoleh hak pelayanan.

Meski demikian, kebijakan yang dirancang secara sistematis juga menghadapi tantangan. Program yang terlihat baik dalam dokumen belum tentu berjalan efektif ketika masyarakat masih kesulitan memenuhi persyaratan, memperoleh informasi, atau menjangkau instansi terkait.

Oleh sebab itu, pendekatan berbasis program tetap membutuhkan komunikasi publik yang kuat dan respons terhadap keluhan warga. Tanpa pelaksanaan yang terukur, kebijakan berisiko hanya menjadi narasi administratif yang sulit dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

Dua Gaya Kepemimpinan, Mana yang Lebih Dibutuhkan Masyarakat?

Perbedaan Dedi Mulyadi dan Sherly Tjoanda bukan sekadar persoalan gaya berbicara atau cara tampil di depan kamera. Perbandingan yang lebih penting terletak pada bagaimana perhatian publik diterjemahkan menjadi tindakan pemerintahan.

Pendekatan Dedi Mulyadi menonjolkan kehadiran pemimpin ketika warga menghadapi persoalan. Model ini berpotensi memberi respons cepat, memperjelas tanggung jawab pejabat, dan memperlihatkan bahwa keluhan masyarakat dapat memperoleh perhatian. Tantangannya adalah memastikan penyelesaian tidak bergantung pada seberapa besar sebuah kasus menjadi sorotan.

Sementara itu, pendekatan berbasis program yang dilekatkan pada kepemimpinan Sherly Tjoanda menekankan pentingnya sistem pelayanan yang dapat diakses kelompok masyarakat. Model ini berpotensi memperluas jangkauan kebijakan, tetapi keberhasilannya harus dibuktikan melalui pelaksanaan, keterbukaan anggaran, dan hasil yang benar-benar dirasakan penerima manfaat.

Dengan demikian, keduanya tidak harus ditempatkan dalam pertentangan mutlak. Pemerintahan yang efektif justru membutuhkan kemampuan merespons masalah mendesak sekaligus membenahi penyebabnya. Penanganan kasus individual dapat menjadi pintu masuk untuk menemukan kelemahan sistem, sedangkan program yang terstruktur tetap perlu membuka ruang bagi laporan dan kebutuhan warga.

Baca Juga: Sawah Wanam Tetap Hijau Saat Kemarau, 40 Hektare Siap Panen November 2026

Viral di Media Sosial Belum Tentu Berarti Berhasil Memimpin

Di era digital, jumlah penonton, komentar, dan pembagian konten dapat menunjukkan tingginya perhatian masyarakat terhadap seorang pejabat. Namun, indikator tersebut tidak otomatis membuktikan tingkat kepuasan publik ataupun keberhasilan kebijakan.

Konten yang menarik perhatian bisa memperlihatkan persoalan nyata, tetapi penilaian terhadap kinerja pemerintahan membutuhkan bukti yang lebih luas. Kecepatan penyelesaian pengaduan, pemerataan layanan, transparansi penggunaan anggaran, kualitas program, dan keberlanjutan manfaat merupakan sejumlah aspek yang perlu diperhatikan.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa masyarakat yang tidak aktif di media sosial tetap memperoleh akses pelayanan yang sama. Tata kelola digital seharusnya memperluas partisipasi, bukan menciptakan keadaan ketika persoalan baru dianggap penting setelah menjadi perbincangan luas.

Pada akhirnya, Dedi Mulyadi dan Sherly Tjoanda memperlihatkan dua penekanan yang dapat muncul dalam kepemimpinan era digital: kedekatan personal dengan warga dan penguatan mekanisme pelayanan. Keduanya memiliki potensi manfaat sekaligus tantangan yang perlu dinilai berdasarkan hasil nyata.

Pertanyaan terpenting bukan siapa yang paling viral atau siapa yang paling sering muncul dalam unggahan masyarakat. Ukuran yang lebih bermakna adalah apakah kehadiran digital seorang gubernur mampu mendorong pelayanan yang lebih cepat, adil, transparan, dan berkelanjutan.

Sebab, popularitas dapat membuat seorang pemimpin mendapat perhatian, tetapi kualitas tata kelola pemerintahanlah yang pada akhirnya menentukan manfaat kepemimpinannya bagi masyarakat.