Lensakabar.com, Jakarta - Istana Negara di Jakarta Pusat menjadi perhatian pada Kamis (15/10/2026), menyusul kabar Presiden Prabowo Subianto akan melantik sejumlah pejabat negara. Di antara nama yang mencuat, isu pergantian pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut menjadi sorotan setelah lembaga tersebut terseret dinamika hukum terkait operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sejumlah pejabat militer terlihat mendatangi Istana dengan mengenakan pakaian dinas lengkap. Namun, hingga informasi yang tersedia dihimpun, belum ada konfirmasi resmi yang memastikan seluruh nama dan posisi yang beredar akan dilantik pada hari tersebut.

Salah satu pejabat yang hadir adalah Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon. Ia tiba sekitar pukul 13.05 WIB dengan didampingi istri dan anaknya.

Richard saat ini menjabat Kepala Staf Umum (Kasum) TNI sejak 24 Juli 2024. Ia dikabarkan akan menempati posisi Wakil Panglima TNI, menggantikan Jenderal Tandyo Budi Revita yang disebut-sebut akan menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Kristomei Sianturi Dipanggil ke Istana, Posisi Baru Belum Diketahui

Selain Richard, Mayjen TNI Kristomei Sianturi juga terlihat hadir di Istana Negara dengan mengenakan pakaian dinas lengkap.

Dilansir dari inilah.com, Kristomei mengatakan dirinya diminta hadir oleh Presiden. Ia mengaku belum mengetahui tugas atau jabatan yang akan diberikan kepadanya.

"Saya diminta untuk hadir oleh presiden," kata Kristomei kepada wartawan.

Saat ditanya mengenai kemungkinan penugasan baru, ia menyatakan kesiapannya sebagai prajurit TNI.

"Belum tahu saya tugasnya apa. Sebagai tentara, siap perintah," ujarnya.

Nama Kristomei kemudian dikaitkan dengan kemungkinan pergantian Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto. Meski demikian, belum ada pengumuman resmi yang memastikan bahwa Kristomei akan menggantikan Suharyanto.

Selain kedua perwira tersebut, sejumlah nama lain juga beredar dalam kabar pelantikan, antara lain Letjen Yusuf Jauhari yang disebut akan menjadi Wakil Menteri Pertahanan serta Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) Satyawa Pudyatmoko.

Baca Juga: Kapolri Berganti, Kabinet Dirombak: Sinyal Prabowo 'Lepas' dari Jokowi?

BNPB Belum Mendapat Informasi Pergantian Kepala Badan

Di tengah kabar pergantian pimpinan, pihak BNPB menyatakan belum menerima informasi mengenai perubahan jabatan Kepala BNPB.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, mengatakan pihaknya belum mendapatkan informasi tersebut pada Kamis (15/10/2026).

"Kami belum mendapatkan informasi ini," ujarnya.

Berton menegaskan bahwa penentuan pimpinan BNPB merupakan kewenangan Presiden. Karena itu, institusinya menghormati hak prerogatif kepala negara dalam menentukan dan menetapkan pimpinan lembaga tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

"Pada prinsipnya, kami menghormati sepenuhnya hak prerogatif Presiden dalam menentukan dan menetapkan pimpinan BNPB," kata Berton.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kelangsungan tugas penanggulangan bencana di tengah beredarnya kabar pergantian pimpinan.

"Bagi kami, yang terpenting adalah memastikan bahwa tugas penanggulangan bencana tetap berjalan secara optimal, pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu, dan seluruh jajaran BNPB tetap bekerja secara profesional dalam menjalankan amanah negara," ujarnya.

Isu Pergantian Muncul Setelah OTT KPK di Lingkungan BNPB

Kabar mengenai kemungkinan pergantian Kepala BNPB mencuat setelah KPK melakukan OTT di lingkungan BNPB pada Selasa (13/10/2026).

Dalam perkembangan penanganan perkara tersebut, KPK menahan lima orang tersangka setelah melakukan pemeriksaan intensif terhadap sejumlah pihak yang terjaring dalam operasi tersebut.

Salah satu tersangka disebut berinisial BS, yang berdasarkan informasi dalam bahan pemberitaan merupakan adik sekaligus tenaga ahli Kepala BNPB Suharyanto. Empat tersangka lainnya disebut berinisial GPS, RE, SNG, dan GP, dengan posisi atau keterkaitan yang berbeda dalam perkara tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Utama BNPB Rustian termasuk pihak yang diperiksa dalam proses penyidikan. Berdasarkan informasi yang tersedia, Rustian diperiksa sebagai saksi dan tidak termasuk dalam lima orang yang ditahan sebagai tersangka.

Perbedaan status hukum tersebut penting diperhatikan agar pemeriksaan saksi tidak disamakan dengan penetapan tersangka.

Hingga informasi ini disusun, belum terdapat konfirmasi resmi yang menunjukkan bahwa kabar pergantian Suharyanto merupakan akibat langsung dari proses hukum yang sedang berjalan. Karena itu, hubungan antara OTT KPK dan kemungkinan perubahan pimpinan BNPB tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan waktu kemunculan kedua peristiwa tersebut.

Keputusan Resmi Istana Masih Dinantikan

Kehadiran sejumlah pejabat di Istana Negara dan beredarnya nama-nama calon pejabat baru memunculkan perhatian terhadap kemungkinan perubahan di jajaran pemerintahan dan TNI.

Namun, kepastian mengenai siapa yang dilantik, jabatan yang diberikan, serta apakah Kepala BNPB akan diganti tetap bergantung pada pengumuman resmi Presiden atau pihak Istana.

Di sisi lain, proses hukum yang sedang ditangani KPK harus tetap dipandang berdasarkan status dan perkembangan resmi masing-masing pihak. Isu pergantian jabatan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya hubungan sebab-akibat dengan perkara tersebut.

Publik kini menantikan penjelasan resmi mengenai hasil agenda di Istana, termasuk kepastian posisi para pejabat yang namanya telah beredar.