Lensakabar.com, Jakarta - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memasuki fase baru setelah sejumlah perubahan dilakukan hampir bersamaan pada 1–2 Oktober 2026. Pergantian Kapolri, perombakan Kabinet Merah Putih, hingga pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dengan 26 anggota baru mengubah susunan pejabat di sekitar Presiden.

Perubahan tersebut tidak hanya menyentuh satu bidang. Di sektor keamanan, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Pada saat yang sama, Listyo ditempatkan sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Pada hari yang sama, Prabowo juga melantik sejumlah menteri dan wakil menteri baru. Sehari kemudian, Pratikno yang sebelumnya menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dilantik sebagai Ketua Wantimpres.

Rangkaian keputusan dalam waktu berdekatan itu memperlihatkan perubahan distribusi posisi dan kewenangan di dalam pemerintahan Prabowo. Namun, apakah langkah tersebut juga menandai terbentuknya konfigurasi politik yang semakin mandiri menuju 2029 masih menjadi persoalan yang perlu dilihat dari perkembangan berikutnya.

Pergantian Kapolri Mengubah Peta Posisi di Istana

Pergantian pucuk pimpinan Polri menjadi salah satu perubahan paling menonjol dalam rangkaian keputusan tersebut.

Suyudi Ario Seto dilantik sebagai Kapolri di Istana Negara pada Kamis, 1 Oktober 2026. Sebelumnya, Suyudi menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Pada kesempatan yang sama, Wahyu Hadiningrat dilantik sebagai Wakapolri setelah sebelumnya bertugas sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran.

Pengangkatan Suyudi sebelumnya telah mendapatkan persetujuan DPR. Dalam rapat paripurna pada 1 Oktober, DPR menyetujui Suyudi sebagai Kapolri setelah Komisi III melakukan uji kelayakan dan kepatutan.

Perubahan tersebut sekaligus mengakhiri masa kepemimpinan Listyo Sigit sebagai Kapolri. Namun, Listyo tidak meninggalkan pemerintahan.

Pada hari yang sama, mantan Kapolri tersebut dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Perpindahan itu membuat Listyo tidak lagi memiliki kewenangan komando atas Polri, tetapi tetap berada dalam lingkungan inti pemerintahan melalui posisi KSP.

Perubahan posisi tersebut menjadi penting dalam membaca struktur baru pemerintahan Prabowo. Sebab, figur yang sebelumnya memimpin institusi kepolisian tetap ditempatkan pada jabatan strategis di lingkungan Istana.

Baca Juga: Listyo Sigit Jadi KSP, Dudung Abdurachman ke Menko Polkam

Reshuffle Kabinet Berlangsung Bersamaan

Perubahan di Polri tidak berdiri sendiri. Pada hari yang sama, Prabowo juga melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih.

Sebanyak sepuluh menteri dan wakil menteri dilantik untuk menempati sejumlah posisi. Bahlil Lahadalia ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Sugiono menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sedangkan Dudung Abdurachman dipercaya menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Perubahan juga terjadi pada sejumlah kementerian lainnya. Arrmanatha Christiawan Nasir dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian.

Beberapa posisi wakil menteri turut mengalami perubahan, termasuk di Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dengan demikian, perubahan yang dilakukan Prabowo dalam dua hari tersebut mencakup beberapa lapisan pemerintahan sekaligus. Selain pucuk kepemimpinan Polri, komposisi kabinet dan lingkungan penasihat Presiden juga mengalami penataan.

Menariknya, Pratikno yang sebelumnya menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kemudian berpindah ke posisi Ketua Wantimpres.

26 Tokoh Nasional Masuk Wantimpres

Sehari setelah pelantikan Kapolri dan reshuffle kabinet, Prabowo melantik 26 anggota Wantimpres di Istana Negara, Jumat, 2 Oktober 2026.

Pratikno dipercaya menjadi Ketua Wantimpres. Posisi Wakil Ketua ditempati Hatta Rajasa, sedangkan Muhammad Qodari menjadi Sekretaris.

Komposisinya mencakup tokoh dengan latar belakang yang beragam. Di antaranya Sinta Nuriyah Wahid, Quraish Shihab, Agum Gumelar, Chairul Tanjung, Yahya Cholil Staquf, Budi Gunawan, Bambang Soesatyo, Salim Segaf Al-Jufri, Rocky Gerung, Anwar Usman, Jusuf Hamka, Margarito Kamis, dan Ignasius Jonan.

Susunan tersebut memberikan Prabowo kanal pertimbangan yang diisi tokoh dari berbagai latar belakang, mulai dari politik, agama, dunia usaha, akademisi, mantan pejabat negara hingga figur yang dikenal luas di ruang publik.

Perubahan ini sekaligus menambah satu lapisan baru dalam konfigurasi pemerintahan setelah sebelumnya terjadi pergantian di Polri dan reshuffle kabinet.

Apakah Ini Berkaitan dengan Pemilu 2029?

Rangkaian perubahan tersebut kemudian dibaca dalam konteks hubungan politik Prabowo dengan pemerintahan sebelumnya, termasuk Presiden Joko Widodo.

Listyo Sigit, misalnya, pertama kali dilantik sebagai Kapolri oleh Jokowi pada Januari 2021. Kini, setelah tidak lagi memimpin Polri, Listyo justru ditempatkan sebagai KSP oleh Prabowo.

Perpindahan tersebut membuat posisi Listyo berubah secara signifikan. Ia tidak lagi memegang kendali atas institusi kepolisian, tetapi tetap memperoleh posisi strategis di lingkungan Presiden.

Karena itu, pembacaan bahwa pergantian Kapolri merupakan tanda Prabowo mulai "lepas" dari Jokowi tidak dapat langsung dijadikan kesimpulan faktual. Bahkan, keberadaan sejumlah figur dari pemerintahan sebelumnya dalam struktur baru menunjukkan bahwa perubahan tersebut tidak otomatis berarti pemutusan hubungan dengan seluruh figur era Jokowi.

Pratikno menjadi salah satu contohnya. Ia sebelumnya merupakan bagian dari pemerintahan Jokowi dan kini dipercaya sebagai Ketua Wantimpres.

Dengan demikian, yang terlihat dari rangkaian keputusan tersebut adalah adanya perubahan distribusi jabatan dan kewenangan. Sementara kesimpulan mengenai apakah perubahan itu merupakan titik pemisah politik antara Prabowo dan Jokowi masih membutuhkan perkembangan serta bukti politik lebih lanjut.

Baca Juga: Prabowo Lantik 26 Wantimpres, Rocky Gerung Bicara Fungsi Kritis

Penataan Pemerintahan Memasuki Tahun Ketiga

Pemilu 2029 masih berada beberapa tahun di depan. Namun, perubahan struktur pemerintahan pada Oktober 2026 berlangsung ketika pemerintahan Prabowo memasuki tahun ketiga masa jabatan 2024–2029.

Pergantian Kapolri menempatkan Suyudi sebagai pemegang komando baru Polri. Reshuffle mengubah komposisi sejumlah kementerian, sementara pembentukan Wantimpres memberikan susunan baru bagi kanal pertimbangan Presiden.

Pada saat yang sama, Listyo Sigit tetap berada di lingkungan pemerintahan melalui jabatan KSP, sedangkan sejumlah figur yang sebelumnya berada dalam pemerintahan Jokowi masih mendapatkan ruang dalam struktur pemerintahan Prabowo.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa perubahan 1–2 Oktober 2026 bukan hanya menyangkut satu posisi. Beberapa bagian penting dalam struktur pemerintahan mengalami penataan dalam waktu berdekatan.

Apakah langkah tersebut nantinya berkembang menjadi konfigurasi politik yang sepenuhnya berbeda menjelang 2029 belum dapat ditentukan dari rangkaian keputusan tersebut saja.

Yang dapat dilihat saat ini adalah pemerintahan Prabowo sedang mengalami penataan ulang. Pergantian Kapolri, reshuffle kabinet, perpindahan Listyo Sigit ke KSP, serta pembentukan Wantimpres baru menjadi bagian dari perubahan struktur kekuasaan dan distribusi jabatan di sekitar Presiden.