Lensakabar.com, Jakarta - Evaluasi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki fase penting ketika berbagai program prioritas mulai berjalan, sementara persoalan lapangan kerja, daya beli kelas menengah, dan kualitas pelaksanaan kebijakan masih menjadi pekerjaan rumah. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis, penguatan ketahanan pangan, dan perluasan akses pendidikan menjadi bagian dari agenda pemerintah yang perlu dinilai berdasarkan hasil nyata bagi masyarakat.

Pengamat siber dan penggiat media sosial, Dr. Ami Kamiludin, menilai keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur melalui besarnya anggaran atau jumlah penerima manfaat. Menurut dia, konsistensi pelaksanaan kebijakan, efektivitas program, serta kesesuaian antara komunikasi pemerintah dan kondisi yang dialami masyarakat turut menentukan tingkat kepercayaan publik.

Dalam evaluasinya, Dr. Ami melihat adanya perbedaan antara program yang manfaatnya dapat diterima langsung masyarakat dan target ekonomi yang membutuhkan perubahan lebih luas, terutama dalam penciptaan lapangan kerja formal dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Asta Cita Prabowo-Gibran: Program Sosial dan Target Ekonomi

Program MBG menjadi salah satu agenda unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran. Pemerintah juga menjalankan pemeriksaan kesehatan gratis, mengembangkan fasilitas pendidikan, serta melanjutkan kebijakan penguatan ketahanan pangan.

Di sektor pertanian, kebijakan harga pembelian pemerintah untuk gabah diarahkan untuk mendukung pendapatan petani. Berbagai program tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas pelayanan dasar sekaligus memperkuat ketahanan nasional.

Namun, menurut Dr. Ami, pelaksanaan program sosial perlu dievaluasi lebih jauh daripada sekadar cakupan penerima manfaat.

"Jika kita lakukan audit terhadap janji politik kampanye Prabowo-Gibran, terlihat jelas adanya pemilahan prioritas. Janji di sektor bantuan langsung dan penguatan fondasi pangan berjalan agresif, namun janji terkait penciptaan lapangan kerja formal dan pertumbuhan ekonomi tinggi masih tertahan oleh kondisi riil pasar," ujar Ami Kamiludin.

Target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen masih menjadi tantangan. Dalam analisis yang disampaikan Ami, pertumbuhan ekonomi Indonesia disebut berada di kisaran 5–5,2 persen. Perbedaan antara target dan angka pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa akselerasi ekonomi masih menjadi agenda yang perlu diperkuat.

Penciptaan pekerjaan berkualitas, peningkatan investasi, serta pengembangan koperasi desa juga membutuhkan dukungan kondisi usaha dan kemampuan pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah.

Karena itu, capaian program sosial dan perkembangan ekonomi perlu dinilai melalui indikator yang berbeda. Keberhasilan memperluas layanan dasar tidak otomatis berarti persoalan pekerjaan dan pendapatan masyarakat telah terselesaikan.

MBG dan Koperasi Desa Merah Putih Diuji dari Tata Kelola

Selain jumlah penerima manfaat, kualitas pelaksanaan MBG menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian. Program ini berpotensi membuka pasar bagi petani, peternak, dan pelaku usaha pangan lokal melalui pengadaan bahan baku.

Bagi keluarga penerima, program tersebut ditujukan untuk membantu pemenuhan kebutuhan gizi. Namun, pelaksanaan dalam skala besar memerlukan pengawasan konsisten, mulai dari pemilihan bahan pangan, pengolahan, distribusi, hingga penerapan standar kebersihan.

Dr. Ami menyoroti insiden gangguan keamanan pangan yang disebut terjadi di sejumlah daerah sebagai catatan mengenai pentingnya pengendalian mutu. Dalam pelaksanaan program publik, pengawasan dan tindak lanjut terhadap masalah di lapangan menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan penerima manfaat.

Persoalan tata kelola juga muncul dalam pengembangan Koperasi Desa Merah Putih. Program tersebut diharapkan dapat membantu pembiayaan usaha mikro, menampung hasil produksi masyarakat, serta memperpendek rantai distribusi.

Menurut Dr. Ami, keberlanjutan koperasi tidak cukup bergantung pada dukungan regulasi dan pembiayaan pemerintah. Pengelolaan profesional, transparansi, serta kemampuan menghasilkan pendapatan secara mandiri juga diperlukan.

Ia turut mengingatkan risiko ketergantungan terhadap dukungan pemerintah pusat dan kemungkinan pengaruh kepentingan elite lokal dalam pengelolaan koperasi.

Dengan demikian, evaluasi terhadap MBG dan Koperasi Desa Merah Putih perlu mencakup mutu layanan, akuntabilitas, efektivitas anggaran, dan keberlanjutan operasional, bukan hanya jumlah penerima manfaat atau kelembagaan yang terbentuk.

Baca Juga: Persidangan Ijazah Gibran Berlanjut di Media Sosial, Apa Dampaknya?

Daya Beli Kelas Menengah dan Lapangan Kerja Menjadi Sorotan

Persoalan ekonomi menjadi bagian lain yang disoroti Ami dalam evaluasi pemerintahan. Ia menggunakan istilah squeezable middle class untuk menggambarkan tekanan terhadap kelas menengah ketika pengeluaran rutin dan biaya hidup membatasi ruang belanja rumah tangga.

"Ada fenomena squeezable middle class yang makin nyata dalam dua tahun terakhir. Sementara kelompok masyarakat bawah mendapatkan bantalan perlindungan dari MBG serta bantuan sosial, dan kelompok atas memiliki akumulasi aset yang aman, kelompok kelas menengah justru menanggung beban pajak dan biaya hidup yang kian tinggi tanpa mendapat proteksi langsung yang memadai. Kondisi ini membuat pola konsumsi rumah tangga kelas menengah menjadi jauh lebih tertahan," kata Dr. Ami.

Pernyataan tersebut menyoroti persoalan kemampuan rumah tangga mempertahankan konsumsi di tengah berbagai kebutuhan. Pengeluaran untuk bahan pokok, transportasi, pendidikan, dan tempat tinggal dapat mengurangi ruang belanja untuk kebutuhan lain.

Selain daya beli, penciptaan lapangan kerja formal juga menjadi tantangan. Dr. Ami memperkirakan sekitar 2,5 juta hingga 3 juta orang memasuki angkatan kerja setiap tahun. Pada saat yang sama, sektor manufaktur padat karya, termasuk tekstil dan garmen, menghadapi tekanan persaingan serta pemutusan hubungan kerja.

Situasi tersebut membuat kemampuan dunia usaha menyerap tenaga kerja menjadi bagian penting dalam evaluasi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang berkelanjutan tidak hanya berkaitan dengan angka produk domestik bruto, tetapi juga kesempatan memperoleh pekerjaan dengan pendapatan dan perlindungan yang memadai.

Dr. Ami turut mengingatkan kemungkinan meningkatnya jumlah pekerja yang bergantung pada sektor informal dan ekonomi berbasis platform digital.

"Pemerintah harus mewaspadai gelombang pergeseran massal tenaga kerja ke sektor informal dan gig economy, seperti pengemudi transportasi online dan kurir logistik. Tanpa kepastian jaminan sosial, perlindungan upah yang layak, dan kepastian karir, lonjakan pekerja informal ini dapat menciptakan kerentanan sosial baru di masa depan," lanjutnya.

Pekerjaan berbasis platform digital dapat menjadi pilihan memperoleh penghasilan, tetapi kepastian pendapatan, jaminan sosial, dan perlindungan pekerja tetap menjadi persoalan yang perlu diperhatikan.

Media Sosial Membentuk Penilaian terhadap Kinerja Pemerintah

Perkembangan ruang digital turut mengubah cara masyarakat menyampaikan penilaian terhadap kebijakan publik. Platform seperti X, TikTok, dan Instagram memungkinkan warga membagikan pengalaman mengenai pelayanan publik, kondisi ekonomi, serta pelaksanaan program pemerintah.

Dr. Ami menilai komunikasi pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan pernyataan resmi dan publikasi angka statistik.

"Masyarakat digital hari ini tidak lagi bisa dipuaskan hanya dengan narasi resmi di media massa atau angka statistik makro di atas kertas. Warganet menilai kinerja pemerintah berdasarkan bukti fisik yang terverifikasi secara langsung di linimasa mereka," kata Dr. Ami.

Ia mencontohkan keluhan mengenai distribusi MBG dan kesulitan lulusan baru mencari pekerjaan sebagai isu yang dapat berkembang cepat di media sosial.

"Ketika ada celah pengawasan pada distribusi MBG di suatu daerah, atau ada keluhan tentang sulitnya mencari lapangan kerja dari para lulusan baru, warganet melakukan pengerasan suara (amplifying) dalam hitungan menit. Di sinilah transparansi data, kecepatan respons pejabat publik, dan komputasi umpan balik pemerintah diuji secara terbuka," jelasnya.

Meski demikian, percakapan media sosial tidak otomatis mewakili pandangan seluruh penduduk. Tingkat interaksi sebuah isu berbeda dengan hasil survei yang menggunakan metode pengambilan sampel dan pengukuran tertentu.

Karena itu, evaluasi opini publik perlu mempertimbangkan berbagai sumber informasi. Transparansi data, respons terhadap keluhan, dan penyelesaian persoalan di lapangan menjadi bagian dari komunikasi pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Stabilitas Politik dan Evaluasi Kepuasan Publik

Dari sisi politik, Dr. Ami menilai dukungan mayoritas partai di parlemen memberikan ruang bagi pemerintahan Prabowo untuk menjalankan agenda strategis. Namun, stabilitas politik tidak secara otomatis menjamin efektivitas pelaksanaan kebijakan.

"Dari sisi stabilitas pemerintahan, Prabowo berhasil mengunci panggung politik nasional sehingga tidak ada potensi guncangan politik berarti di parlemen. Namun konsekuensinya, seluruh beban eksekusi kebijakan kini sepenuhnya berada di pundak jajaran eksekutif," ujarnya.

Dr. Ami juga menyinggung dinamika dukungan politik menjelang Pemilu 2029. Menurut dia, sinyal dukungan terhadap kemungkinan masa jabatan kedua merupakan bagian dari dinamika politik, sedangkan penilaian masyarakat terhadap hasil kebijakan tetap menjadi aspek yang perlu diperhatikan.

"Deklarasi atau sinyal dukungan dua periode dari parpol koalisi adalah hal yang lumrah untuk mengamankan kepastian investasi dan keberlanjutan proyek strategis jangka panjang. Namun, kunci utama untuk mempertahankan elektabilitas hingga 2029 bukanlah transaksi politik di tingkat atas, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, yakni keterjangkauan harga bahan pokok dan ketersediaan lapangan kerja," tegas Dr. Ami.

Dalam analisisnya, ia turut mencantumkan angka mengenai kepuasan publik, popularitas, dan elektabilitas Prabowo. Tingkat kepuasan publik disebut berada di kisaran 75–82 persen pada akhir 2024 dan 68–72 persen pada Oktober 2026.

Popularitas Prabowo disebut berada di kisaran 92–95 persen. Sementara itu, elektabilitas dalam simulasi tokoh tunggal pascapemilu pada 2024 dicatat sekitar 45–52 persen, sedangkan dalam bursa survei terbuka pada Oktober 2026 disebut berada di rentang 32–38 persen.

Dr. Ami menilai angka-angka tersebut mencerminkan perubahan penilaian publik seiring pelaksanaan program pemerintahan. Ia menjelaskan, "Jika kita membandingkan data elektabilitas dan tingkat kepuasan publik di awal masa jabatan dengan kondisi dua tahun berjalan saat ini, terlihat adanya pergeseran dari bulan madu politik menuju kalkulasi rasional berbasis realitas ekonomi harian masyarakat."

Namun, bahan analisis tersebut belum mencantumkan nama lembaga survei, tanggal pengumpulan data secara terperinci, jumlah responden, ataupun metodologi yang digunakan. Karena itu, angka-angka tersebut perlu dipahami sebagai data yang dikemukakan dalam analisis Ami, bukan sebagai hasil survei independen yang telah terverifikasi.

Kepuasan publik, popularitas, dan elektabilitas juga merupakan indikator berbeda sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung tanpa memperhatikan konteks pengukurannya.

Tahun Ketiga Menjadi Ujian Pelaksanaan Asta Cita

Memasuki tahun ketiga pemerintahan, tantangan Prabowo-Gibran mencakup peningkatan kualitas program prioritas, perluasan kesempatan kerja formal, dan upaya menjaga daya beli masyarakat. Evaluasi juga perlu mencakup efektivitas anggaran, pemerataan penerima manfaat, serta keberlanjutan program.

Dr. Ami menilai kepercayaan masyarakat di ruang digital sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara komunikasi pemerintah dan kondisi nyata yang dialami warga.

"Secara struktur politik di parlemen, pemerintah sangat solid. Namun di ruang siber, sentimen publik sangat dinamis. Kunci utama untuk menjaga kepercayaan publik digital menuju 2029 adalah konsistensi narasi kebijakan yang sejalan dengan realitas ekonomi harian yang dirasakan masyarakat di linimasa mereka," pungkasnya.

Dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran memperlihatkan pelaksanaan berbagai program prioritas sekaligus tantangan dalam pencapaian target ekonomi. Pada periode berikutnya, penilaian terhadap Asta Cita akan berkaitan dengan kualitas pelaksanaan kebijakan, kemampuan memperluas kesempatan kerja, dan hasil yang dapat dirasakan masyarakat secara terukur.