Lensakabar.com, Brunei Darussalam - Di tengah hiruk-pikuk ekonomi modern, keberadaan pasar modal sering kali dijadikan indikator utama kesehatan finansial sebuah negara. Saban hari, pergerakan indeks saham seperti IHSG di Indonesia, Straits Times di Singapura, hingga Wall Street di Amerika Serikat menjadi kiblat bagi para investor dan pelaku usaha. Namun, aturan main tersebut tampaknya tidak berlaku di salah satu sudut Asia Tenggara.

Brunei Darussalam, negara monarki absolut yang terletak di pesisir utara Pulau Kalimantan, mencatatkan diri sebagai fenomena unik. Hingga detik ini, Kesultanan Brunei tidak memiliki bursa efek sendiri maupun indeks saham. Kendati demikian, negara ini tetap berdiri kokoh sebagai salah satu negara terkaya di dunia dengan pendapatan per kapita yang bersaing ketat dengan negara-negara maju Barat.
Bagaimana roda ekonomi negara sekaya Brunei bisa berputar tanpa riuh rendah lantai bursa?

Kondisi tersebut menarik untuk dibandingkan dengan Indonesia yang memiliki pasar modal aktif dan kekayaan alam jauh lebih beragam. Indonesia merupakan produsen utama batu bara dan nikel dunia, sekaligus memiliki sumber daya minyak, gas, tembaga, timah, bauksit, serta berbagai komoditas perkebunan.

Perbedaan keduanya bukan semata-mata terletak pada keberadaan bursa saham. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana pendapatan dari kekayaan alam dikelola, berapa besar nilai tambah yang dihasilkan di dalam negeri, dan sejauh mana hasilnya kembali kepada masyarakat.

Rahasia Cuan Brunei Lewat BIA dan Properti Mewah Global

Berbeda dengan Indonesia yang memiliki Bursa Efek Indonesia, perusahaan di Brunei belum mempunyai bursa domestik yang beroperasi sebagai tempat perdagangan saham. Kebutuhan pembiayaan usaha di negara tersebut antara lain ditopang oleh perbankan dan lembaga keuangan.

Namun, ketiadaan bursa saham bukan berarti masyarakat Brunei sama sekali tidak bisa berinvestasi di pasar modal internasional. Perusahaan maupun investor tetap dapat memperoleh akses investasi melalui jalur yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku.

Salah satu instrumen penting dalam pengelolaan kekayaan negara adalah Brunei Investment Agency (BIA), lembaga yang mengelola aset investasi pemerintah. Pendapatan dari sektor hidrokarbon memberikan dasar bagi Brunei untuk membangun portofolio investasi di luar negeri, termasuk melalui kepemilikan aset internasional.

BIA dikenal memiliki investasi di sektor properti dan perhotelan premium. Portofolionya mencakup jaringan Dorchester Collection yang mengelola sejumlah hotel mewah internasional, termasuk The Dorchester di London dan The Beverly Hills Hotel di Los Angeles.

Baca Juga: Haji Isam Borong Rp26,1 T Saham BYAN, Lutfi Sentil Sumbangan ke Singapura!

Investasi internasional memungkinkan kekayaan negara tidak hanya bergantung pada penjualan komoditas setiap tahun. Aset yang dikelola dapat menghasilkan pendapatan investasi, meskipun nilainya tetap dipengaruhi kondisi pasar dan kinerja portofolio.

Brunei juga tidak mengenakan pajak penghasilan pribadi kepada individu. Kebijakan tersebut didukung oleh struktur penerimaan negara yang berbeda dari negara dengan basis pajak pendapatan yang lebih luas.

Meski demikian, model ini memiliki keterbatasan. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mencatat sektor minyak dan gas, di luar kegiatan hilir, menyumbang sekitar 47% produk domestik bruto Brunei serta 75% pendapatan pemerintah pada 2023.

Angka itu memperlihatkan bahwa ketergantungan terhadap hidrokarbon masih menjadi persoalan besar. Ketika produksi atau harga minyak dan gas melemah, penerimaan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi dapat ikut terpengaruh.

Migas vs Nikel-Batu Bara: Komparasi Kekayaan Alam Brunei dan Indonesia

Dalam kurun waktu 2015–2024, Brunei Darussalam dan Indonesia sama-sama mengandalkan sumber daya alam sebagai penopang ekonomi. Namun, keduanya memiliki karakteristik berbeda. Brunei bertumpu pada minyak bumi dan gas alam, sementara Indonesia mempunyai basis komoditas yang lebih beragam, mulai dari minyak, gas, batu bara, nikel, tembaga, timah, hingga bauksit.

Ancaman Deplesi Migas Brunei: Produksi Anjlok ke 74 Ribu Barel per Hari

Minyak dan gas menjadi tulang punggung utama perekonomian Brunei. Berdasarkan data historis yang dipublikasikan dalam laporan ekonomi IMF, produksi minyak negara tersebut berada di kisaran 127 ribu barel per hari pada 2015. Dalam perkembangannya, produksi mengalami penurunan dan berada di kisaran 74 ribu barel per hari pada 2023.

Gas alam juga memegang peranan penting dalam perekonomian Brunei, terutama untuk kegiatan ekspor gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG). Data statistik resmi Brunei mencatat produksi gas alam sekitar 230,6 ribu barel setara minyak per hari pada 2020, kemudian turun menjadi sekitar 201,2 ribu barel setara minyak per hari pada 2024.

Perkembangan tersebut memperlihatkan tantangan berat yang dihadapi Brunei dalam mempertahankan produksi hidrokarbon. Ketika sektor migas menyumbang porsi dominan terhadap penerimaan pemerintah, perubahan produksi maupun harga energi dapat memengaruhi kondisi fiskal negara.

Karena itu, pengelolaan pendapatan minyak dan gas melalui investasi jangka panjang menjadi bagian penting dari strategi Brunei. Pemerintah juga mendorong diversifikasi ekonomi agar aktivitas usaha dan sumber pendapatan negara tidak terus bergantung pada sektor energi.

Raja Nikel & Batu Bara Dunia: Potensi Raksasa Komoditas Indonesia

Indonesia menghadapi kondisi berbeda karena mempunyai sumber daya alam yang lebih beragam. Meski produksi minyak nasional mengalami penurunan dalam satu dekade terakhir, sektor batu bara dan sejumlah mineral memberikan kontribusi besar terhadap kegiatan pertambangan dan ekspor.

Berdasarkan statistik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), produksi batu bara Indonesia meningkat dari sekitar 461,57 juta ton pada 2015 menjadi sekitar 836,12 juta ton pada 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan besarnya skala industri batu bara nasional.

Indonesia juga memegang predikat sebagai produsen nikel terbesar di dunia. Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) memperkirakan produksi tambang nikel Indonesia pada 2024 mencapai sekitar 2,2–2,3 juta ton kandungan nikel. Posisi tersebut memberikan peluang emas bagi Indonesia untuk mengembangkan industri pengolahan mineral, termasuk bahan baku untuk industri baja tahan karat dan baterai kendaraan listrik.

Selain batu bara dan nikel, Indonesia mempunyai sumber daya tembaga, timah, bauksit, emas, minyak, dan gas alam. Keragaman ini memberikan pilihan yang lebih luas dalam membangun industri pengolahan dan mengembangkan sumber pendapatan negara.

Namun, besarnya produksi belum otomatis menjamin seluruh manfaat ekonomi dinikmati masyarakat. Nilai tambah yang tercipta di dalam negeri, penerimaan pajak dan royalti, kualitas lapangan kerja, serta pengelolaan dampak lingkungan turut menentukan manfaat akhir dari eksploitasi sumber daya alam.

Baca Juga: Awas Kecele! AI Sering 'Ngarang' Yakin, Ini Trik Jitu Tangkal Halusinasi AI

Bagaimana Indonesia Bisa Meniru Pengelolaan Kekayaan Brunei?

Indonesia tidak harus menghilangkan atau mengurangi peran bursa saham untuk mengambil pelajaran dari Brunei. Justru, pasar modal domestik dapat digunakan sebagai salah satu instrumen untuk membiayai perusahaan yang mengolah sumber daya alam menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi.

Pelajaran penting yang dapat dipetik meliputi:

  1. Memperkuat Pengelolaan Pendapatan Jangka Panjang: Penerimaan dari minyak, gas, batu bara, dan mineral tidak seharusnya hanya diperlakukan sebagai tambahan anggaran tahunan yang habis untuk belanja rutin. Indonesia dapat memperkuat mekanisme penyisihan sebagian penerimaan komoditas untuk dana abadi atau investasi jangka panjang.

  2. Penguatan Lembaga Investasi Negara: Indonesia telah memiliki instrumen pengelolaan investasi negara, termasuk Indonesia Investment Authority (INA) dan Danantara Indonesia. Penguatan tata kelola, pembagian mandat yang jelas, pengukuran kinerja, dan pengawasan independen menjadi penting agar investasi negara benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan.

  3. Memperbesar Nilai Tambah (Hilirisasi) di Dalam Negeri: Ekspor bahan mentah memberikan penerimaan instan, tetapi pengolahan lanjutan menciptakan lapangan kerja, memperluas rantai pasok industri, dan menguasai teknologi. Pada sektor nikel, Indonesia perlu mendorong penguasaan teknologi, efisiensi energi, dan pembangunan industri hilir berdaya saing global.

  4. Pemerataan Manfaat & Cadangan Fiskal (Fiscal Buffer): Penerimaan sektor ekstraktif harus digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Selain itu, saat harga komoditas melonjak, pemerintah perlu menyisihkan cadangan fiskal untuk menghadapi gejolak ketika harga komoditas dunia kembali merosot.

Mekanisme tersebut perlu disertai aturan yang jelas, disiplin fiskal, serta pengawasan agar dana tidak digunakan tanpa ukuran kinerja yang terukur.

Mimpi Bebas PPh Seperti Brunei: Mungkinkah Diterapkan di Indonesia?

Kebijakan tanpa pajak penghasilan pribadi menjadi salah satu daya tarik Brunei. Namun, penerapan kebijakan yang sama di Indonesia membutuhkan perhitungan fiskal yang jauh lebih kompleks.

Indonesia memiliki kebutuhan pembiayaan yang besar untuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, pertahanan, dan pelayanan pemerintahan. Sumber penerimaannya juga harus menopang kebutuhan masyarakat yang jauh lebih banyak dibandingkan Brunei.

Karena itu, meniru Brunei tidak harus berarti menghapus pajak penghasilan. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari cara negara mengubah kekayaan alam menjadi manfaat publik, sekaligus memperbaiki efektivitas belanja dan kualitas layanan.

Pemerintah dapat memperkuat kepatuhan perpajakan, mengurangi kebocoran penerimaan, memperbaiki administrasi pajak, dan memastikan kebijakan pajak memberikan kepastian bagi dunia usaha. Pada saat yang sama, masyarakat perlu memperoleh layanan publik yang sebanding dengan penerimaan yang dikumpulkan negara.

Jika pendapatan sumber daya alam dikelola secara konsisten, ruang fiskal dapat menjadi lebih kuat. Namun, pengurangan pajak baru dapat dipertimbangkan berdasarkan perhitungan penerimaan dan belanja yang berkelanjutan, bukan semata-mata karena negara lain menerapkan tarif pajak tertentu.

Bursa Saham Bukan Ukuran Tunggal Kesejahteraan Negara

Keberadaan pasar modal tetap memiliki fungsi vital bagi Indonesia. Bursa saham memungkinkan perusahaan menghimpun modal, memberi alternatif investasi kepada masyarakat, dan membantu pembentukan harga aset secara terbuka.

Namun, indeks saham yang menguat tidak otomatis berarti seluruh masyarakat mengalami peningkatan kesejahteraan. Demikian pula, negara tanpa bursa domestik tidak otomatis memiliki pengelolaan ekonomi yang lebih baik.

Ukuran keberhasilan ekonomi yang lebih luas mencakup kualitas pekerjaan, daya beli masyarakat, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, produktivitas industri, ketahanan anggaran, serta kemampuan negara menghadapi krisis global.

Brunei memberikan contoh tentang bagaimana pendapatan hidrokarbon dan investasi internasional dapat menjadi strategi pembangunan. Namun, ketergantungan besar terhadap migas menjadi alarm bahwa sumber kekayaan alam tetap membutuhkan diversifikasi jangka panjang.

Bagi Indonesia, tantangannya bukan kekurangan jenis sumber daya alam, melainkan bagaimana mengubah kekayaan tersebut menjadi nilai tambah yang berkelanjutan, memperkuat industri nasional, dan memastikan hasilnya dinikmati secara adil oleh seluruh rakyat.