Lensakabar.com, Jakarta - Musim hujan 2026/2027 diprediksi datang lebih lambat di sebagian besar wilayah Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sebanyak 529 Zona Musim (ZOM), atau 61,08 persen luas daratan Indonesia, diperkirakan mengalami kemunduran awal musim hujan dibandingkan rata-rata klimatologisnya.

BMKG mengaitkan kondisi tersebut dengan fenomena El Nino berintensitas sangat kuat dan Indian Ocean Dipole (IOD) positif yang berpotensi mengurangi curah hujan di sebagian wilayah Indonesia. Meski awal musim hujan diperkirakan mundur dan durasinya lebih pendek di banyak daerah, masyarakat tidak boleh menganggap risiko banjir otomatis menurun. Hujan dengan intensitas tinggi tetap dapat memicu banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, terutama di daerah yang berulang kali mengalami bencana serupa.

Catatan kejadian pada 2024–2026 memperlihatkan persoalan banjir di sejumlah daerah tidak hanya berkaitan dengan cuaca, tetapi juga luapan sungai, tanggul yang rusak, kapasitas drainase, serta kerentanan permukiman. Data korban dan kerusakan dari daerah-daerah tersebut menjadi pengingat bahwa persiapan musim hujan perlu dilakukan sebelum bencana terjadi, bukan setelah warga terpaksa mengungsi.

Musim Hujan 2026/2027 Mundur di 529 Wilayah, Kapan Puncaknya?

Berdasarkan prakiraan resmi BMKG yang diumumkan pada 22 September 2026, sebanyak 185 ZOM (24,66% luas daratan) diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada November 2026. Wilayahnya meliputi sebagian Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagian kecil Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat bagian utara, dan sebagian Papua Selatan.

Pada Desember 2026, sebanyak 266 ZOM (17,31% luas daratan) diprediksi mulai memasuki musim hujan. Wilayah tersebut mencakup sebagian Lampung, sebagian besar Jawa, sebagian Kalimantan Selatan, Bali, sebagian besar Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, serta bagian selatan Papua.

Jika dibandingkan dengan rata-rata klimatologis, 529 ZOM diperkirakan mengalami awal musim hujan yang mundur. Sebanyak 11 ZOM (1,12% luas daratan) diprediksi mengalami awal musim lebih cepat, sedangkan 26 ZOM (2,15% luas daratan) diperkirakan sesuai kondisi normal.

BMKG juga memprediksi durasi musim hujan 2026/2027 lebih pendek dari normal di 482 ZOM (51,90% luas daratan). Sementara itu, 510 ZOM (69,76% luas daratan) diperkirakan mengalami sifat hujan kategori normal, sedangkan 147 ZOM (18,55% luas daratan) diprediksi lebih basah dari normal.

Puncak musim hujan diperkirakan berlangsung pada Desember 2026 hingga Februari 2027:

  • Desember 2026: Puncak hujan di 155 ZOM

  • Januari 2027: Puncak hujan di 162 ZOM

  • Februari 2027: Puncak hujan di 190 ZOM

Angka tersebut menunjukkan persebaran wilayah yang mengalami puncak hujan pada setiap bulan, bukan tanggal pasti hujan mulai turun di suatu kota.

Baca Juga: Banjir Bandang Padang Rendam 120 Rumah, 238 Warga Dievakuasi

Wajib Siaga, 7 Daerah Ini Rawan Banjir Bandang

Riwayat bencana menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan prioritas mitigasi. Berikut tujuh daerah yang memiliki catatan banjir berulang dalam rentang 2024–2026 berdasarkan rekapitulasi data BNPB:

1. Demak, Jawa Tengah

Demak menghadapi persoalan banjir yang berulang akibat tanggul sungai rusak atau jebol. Pada Januari 2025, BNPB mencatat 4.919 KK (12.870 jiwa) terdampak di tujuh desa. Sepanjang 2024, tercatat 66.105 rumah terendam dengan 3 korban jiwa, sementara pada 2025 sebanyak 25.789 rumah terendam.

2. Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Kabupaten Bandung merupakan salah satu daerah yang berulang kali mengalami banjir, khususnya di kawasan Dayeuhkolot dan Bojongsoang. Pada November 2024, banjir melanda wilayah Bandung dan menimbulkan korban jiwa serta warga hilang menurut laporan perkembangan BNPB.

Pada Februari 2025, banjir kembali berdampak pada 2.586 kepala keluarga atau 7.298 jiwa. Sebanyak 40 kepala keluarga atau 91 jiwa dilaporkan mengungsi. Banjir melanda tiga desa di Kecamatan Dayeuhkolot dan Bojongsoang.

Pada Maret 2025, banjir kembali terjadi di Kampung Cigebar, Bojongsoang. BPBD Jawa Barat mencatat 368 jiwa dari 113 kepala keluarga mengungsi. Ketinggian air di sejumlah titik berkisar 20–180 sentimeter, sementara genangan di Jalan Cigebar Cijagra mencapai 250 sentimeter berdasarkan pendataan saat kejadian.

3. Serdang Bedagai, Sumatera Utara

Banjir di Kabupaten Serdang Bedagai kembali terjadi pada Januari 2025 setelah wilayah ini juga mengalami banjir pada 2024. Dalam kejadian 7 Januari 2025, banjir merendam empat desa di Kecamatan Dolok Masihul. Sebanyak 429 kepala keluarga terdampak, dengan 429 rumah terendam dan satu rumah mengalami kerusakan berat. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam kejadian tersebut.

Menurut laporan BNPB, banjir dipicu luapan Sungai Sibarau dan jebolnya tanggul di dua titik, masing-masing sepanjang sekitar 30 meter dan 50 meter. Aliran air dari wilayah hulu di Kabupaten Simalungun turut memperparah situasi.

4. Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan

Kabupaten Luwu menghadapi rangkaian banjir dan longsor pada 2024 dan kembali mengalami banjir pada 2025. Bencana pada Mei 2024 menjadi salah satu kejadian dengan dampak besar: 14 orang meninggal dunia, 38 orang luka-luka, dan 2.869 orang mengungsi. Sebanyak 107.614 orang terdampak, sementara 4.540 rumah mengalami dampak, termasuk 437 rumah rusak berat.

Pada April 2025, banjir kembali merendam permukiman di sejumlah kecamatan. Hujan deras, luapan sungai, dan kerusakan tanggul menjadi faktor yang tercatat dalam penanganan bencana di wilayah tersebut.

5. Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara

Konawe Utara tercatat mengalami banjir pada Mei dan Juli 2024, kemudian kembali dilanda banjir pada 2025. Pada Mei 2024, BNPB mencatat 3.121 warga terdampak dan 729 rumah terendam. Pada Juli tahun yang sama, banjir berdampak pada 1.812 jiwa dan 1.252 rumah.

Pada Maret 2025, banjir kembali melanda lima kecamatan. Dalam laporan kejadian tersebut, 407 jiwa terdampak dan sekitar 114 rumah terendam, sementara akses jalan provinsi ikut terganggu.

6. Grobogan, Jawa Tengah

Grobogan memiliki catatan 22 kejadian banjir sepanjang 2024. BPBD Kabupaten Grobogan mencatat tiga orang meninggal dunia akibat banjir pada tahun tersebut. Dampak material yang dilaporkan meliputi 45.853 rumah terendam, 156 sekolah terdampak, 17 infrastruktur rusak, dan sekitar 11.038 hektare sawah terendam.

Banjir kembali melanda Grobogan pada Maret 2025. Banjir menggenangi 21 desa di enam kecamatan. Sebanyak 4.271 kepala keluarga terdampak dan 280 warga mengungsi. Tanggul Sungai Tuntang di Desa Baturagung dan tanggul Sungai Kliteh di Desa Sukorejo dilaporkan jebol, masing-masing dengan kerusakan sekitar lima meter pada titik yang diberitakan.

7. Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan

Banjir luas melanda pada Januari hingga akhir Maret 2025, berdampak pada 1.461 KK (4.445 jiwa) di 118 desa. Pada Maret 2026, hujan lebat kembali menggenangi Desa Alalak Padang, Kecamatan Cintapuri Darussalam 29 KK terdampak (61 jiwa) dengan 32 rumah terdampak dan dua fasilitas daerah mengalami kerusakan.

Langkah Siaga Banjir Sebelum Air Masuk Rumah

Kesiapsiagaan perlu dilakukan sebelum hujan deras terjadi. Masyarakat sebaiknya memantau informasi cuaca dan peringatan dini BMKG, Masyarakat dihimbau untuk menyusun langkah antisipasi mandiri:

  • Pra-Bencana: Pantau informasi cuaca BMKG, bersihkan saluran air, kenali jalur evakuasi, dan Siapkan tas darurat yang berisi air minum, makanan tahan lama, obat pribadi, senter, baterai, pengisi daya, pakaian, peluit, serta salinan dokumen penting. Warga yang tinggal di bantaran sungai atau daerah rawan longsor perlu mengenali tanda bahaya, seperti kenaikan air secara cepat, suara gemuruh dari hulu, retakan tanah, atau perubahan kondisi lereng.

  • Saat Terjadi Banjir: Segera menuju tempat yang lebih tinggi jika diminta petugas. Jangan menerobos arus banjir dengan berjalan kaki atau kendaraan. Hindari instalasi listrik yang terendam dan jangan berteduh di bawah pohon ketika terjadi petir atau angin kencang. Matikan listrik hanya jika tindakan tersebut dapat dilakukan dengan aman.

  • Pasca-Bencana: Hindari air yang berpotensi tercemar limbah atau bahan kimia. Gunakan air bersih untuk konsumsi, periksa kondisi bangunan sebelum kembali beraktivitas, dan laporkan kerusakan kepada petugas setempat. Masyarakat juga perlu mengikuti informasi BPBD dan pemerintah daerah mengenai keamanan lingkungan sebelum kembali ke rumah.

Pembenahan Mitigasi dan Pengawasan Dana Bencana

Penanganan banjir tidak cukup dilakukan melalui pengerukan sungai atau pembagian bantuan darurat. Pemerintah daerah wajib memastikan perbaikan tanggul kritis, operasionalisasi drainase, serta transparansi anggaran proyek fisik.

Anggaran mitigasi juga perlu dapat diawasi masyarakat. Proyek normalisasi sungai, pembangunan drainase, pengadaan pompa, perbaikan tanggul, dan distribusi bantuan harus memiliki informasi yang jelas mengenai nilai anggaran, pelaksana, progres, dan hasil pekerjaan. Audit tidak seharusnya berhenti pada kelengkapan administrasi, tetapi juga perlu memastikan infrastruktur berfungsi ketika hujan lebat datang.

Persoalan pengawasan semakin relevan setelah KPK pada Oktober 2026 menetapkan 5 tersangka dalam perkara dugaan korupsi penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Penyidikan KPK mendalami pengadaan barang dan jasa periode 2024–2026 bernilai sekitar Rp148 miliar yang diduga melibatkan penyedia terafiliasi tersangka, konflik kepentingan, serta praktik suap. Meskipun nilai Rp148 miliar tersebut masih dalam proses pembuktian hukum, penindakan ini menjadi pengingat keras bahwa anggaran darurat kemanusiaan tidak boleh dijadikan bancakan.

Baca Juga: Gila! Dana Bencana Diduga Dikorupsi: Sestama BNPB Diamankan KPK

Dana siap pakai kebencanaan ditujukan untuk kebutuhan mendesak, termasuk pengadaan barang dan jasa dalam penanganan keadaan darurat. Karena itu, dugaan penyimpangan harus menjadi peringatan serius tentang pentingnya pengawasan, transparansi, dan pencegahan konflik kepentingan.

Ketika anggaran yang seharusnya mendukung penanganan bencana diduga disalahgunakan, masyarakat berhak menuntut penjelasan mengenai akuntabilitas pengadaan dan jaminan bahwa kebutuhan darurat tetap terpenuhi.

Musim Hujan Mundur Bukan Alasan Menunda Persiapan

Prakiraan BMKG memberikan waktu bagi pemerintah dan masyarakat untuk melakukan persiapan sebelum puncak musim hujan. Catatan banjir berulang di Demak, Kabupaten Bandung, Serdang Bedagai, Luwu, Konawe Utara, Grobogan, dan Kabupaten Banjar memperlihatkan pentingnya menggunakan data kejadian sebelumnya sebagai dasar mitigasi.

Pemerintah daerah perlu menetapkan lokasi prioritas berdasarkan riwayat banjir, kondisi tanggul, jumlah penduduk yang berisiko, dan kesiapan jalur evakuasi. Masyarakat pun perlu memperoleh informasi yang jelas tentang potensi bahaya dan langkah penyelamatan.

Musim hujan yang diperkirakan datang lebih lambat tidak menghilangkan kebutuhan untuk bersiap. Ukuran keberhasilan mitigasi bukan hanya seberapa cepat bantuan diberikan setelah banjir, melainkan juga seberapa jauh risiko, korban, dan kerusakan dapat dikurangi ketika hujan kembali turun.