Lensakabar.com, Cimahi - Pemerintah Kota Cimahi memperkuat pengelolaan sampah melalui pembenahan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), penggantian mesin lama, dan penambahan fasilitas pengolahan di sejumlah wilayah. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas penanganan sampah di dalam kota sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti.

Upaya tersebut didukung program Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP), yang melibatkan Bank Dunia atau World Bank bersama pemerintah pusat.

Wali Kota Cimahi Ngatiyana mengatakan, salah satu fasilitas yang menjadi perhatian adalah TPST Sentiong. Pemerintah berencana memperbaiki infrastruktur dan mengganti mesin lama dengan peralatan baru yang ditargetkan mampu mengolah 75–80 ton sampah per hari. Fasilitas di Lebaksaat juga akan dioptimalkan.

“Dengan mesin yang baru nanti, awal tahun depan sudah bisa terpasang dan dioperasionalkan,” ujar Ngatiyana seusai kunjungan tim World Bank CPMU dan CPIU dalam rangka program ISWMP, Jumat (23/10/2026).

Selain peningkatan kapasitas Sentiong, Pemkot Cimahi berencana memindahkan salah satu mesin yang saat ini berada di lokasi tersebut ke Cigugur. Langkah ini diharapkan memperluas titik pengolahan sehingga penanganan sampah tidak hanya bertumpu pada satu fasilitas.

Dukungan Rp50 Miliar untuk Infrastruktur Persampahan Cimahi

Dukungan ISWMP sebelumnya diumumkan Pemkot Cimahi pada November 2025 dengan nilai sekitar Rp50 miliar. Bantuan tersebut bukan berupa penyerahan uang tunai langsung kepada pemerintah kota, melainkan sarana dan fasilitas persampahan yang mencakup 34 unit motor sampah, 67 mobil pikap, serta tujuh unit truk dengan berbagai jenis kendaraan pengangkut.

Program tersebut juga mencakup dukungan untuk meningkatkan kapasitas pengolahan TPST Sentiong dan menyempurnakan bangunan fasilitas pengolahan di Sentiong serta Lebaksaat.

Dukungan dari Kementerian PU dan World Bank ini menjadi angin segar bagi Cimahi. Namun, sinergi teknis antara pemerintah pusat dan daerah tetap menjadi kunci agar bantuan peralatan tersebut tidak mangkrak.

Ngatiyana mengapresiasi dukungan tersebut dan menilai Cimahi berpeluang menjadi proyek percontohan pengelolaan sampah.

“Alhamdulillah, perhatian dari World Bank ini untuk Kota Cimahi melalui Kementerian PUPR dan Kemendagri, membantu untuk Kota Cimahi,” katanya.

Meski demikian, pembangunan fasilitas dan pengadaan mesin perlu diikuti kesiapan operasional. Ketersediaan tenaga kerja, biaya listrik dan perawatan, suku cadang, pengangkutan, serta kepastian penanganan residu menjadi faktor yang menentukan apakah kapasitas terpasang benar-benar dapat digunakan secara optimal.

Baca Juga: Prabowo Guyur Rp400 T di 2027, Mampukah Tumpas Rentenir & Pinjol Ilegal?

Kurangi Beban TPA Sarimukti: Pemkot Mulai Petakan Sampah Kelurahan

Ngatiyana mengatakan, pendekatan penanganan sampah di Cimahi mulai diarahkan agar tidak hanya mengandalkan pembuangan ke TPA Sarimukti. Pemilahan dari rumah dan pengolahan di sejumlah titik menjadi bagian dari perubahan sistem tersebut.

“Ya, jelas ada perbedaan. Kalau kemarin kita hanya fokus dibuang ke Sarimukti, sekarang akan menambah lagi kekuatan bahwa sampah dipilah dari rumah, diolah di tempat, di titik TPST Sentiong dan Lebaksaat,” ujarnya.

Data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi mencatat pembuangan sampah selama 1–31 Oktober 2026 mencapai 2.125,28 ton dari kuota bulanan sebesar 3.336,48 ton. Dengan demikian, masih terdapat kuota yang belum digunakan pada periode tersebut.

Namun, ketersediaan kuota tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa persoalan persampahan telah teratasi. Pemerintah tetap perlu menjaga kelancaran pengangkutan dan memastikan sampah yang tidak dikirim ke Sarimukti benar-benar dipilah, dikurangi, atau diolah melalui fasilitas yang tersedia.

Kepala DLH Kota Cimahi Chanifah Listyarini mengatakan, pihaknya akan kembali melakukan pendataan hingga tingkat kelurahan untuk memetakan persoalan persampahan secara lebih terperinci.

“Kita akan ke kelurahan untuk melakukan pendataan lagi supaya tahu peta permasalahan persampahan ini sedetail mungkin,” ujar Chanifah.

Hasil pendataan tersebut akan digunakan untuk menyusun rencana aksi dan mengevaluasi kebutuhan penanganan di lapangan.

DLH juga menyiapkan penambahan layanan pengolahan di Cigugur dengan satu lokasi yang dilengkapi satu set peralatan. Sementara itu, fasilitas bagian bawah Sentiong akan mendapat tambahan satu set peralatan pengolahan sampah.

Fasilitas di Utama, Cigugur, dan Melong juga akan terus dioptimalkan. Cakupan layanan direncanakan diperluas, termasuk dengan mengarahkan sampah dari Kelurahan Cimahi dan Padasuka ke fasilitas pengolahan di Sentiong.

Baca Juga: Negara Ini Tanpa Bursa Saham Tapi Warganya Hidup Sejahtera & Bebas Pajak

Belajar dari Daerah Lain: Mengubah Sampah Rumah Tangga Jadi Nilai Ekonomi

Selain memperbesar kapasitas TPST Sentiong dan Lebaksaat, pengurangan volume sampah di Cimahi idealnya dimulai dari level paling dasar sebelum masuk ke sistem pengangkutan kota. Praktik terbaik (best practice) dari berbagai daerah memperlihatkan bahwa keberadaan bank sampah berbasis warga efektif memotong rantai sampah ke TPA sekaligus memutar roda ekonomi lokal.

Sebagai bahan pembanding, Bank Sampah Sakura di Jakarta Selatan membuktikan bagaimana modal sosial warga mampu mengelola sekitar 1,3 ton sampah anorganik per bulan dari 185 kepala keluarga, dengan perputaran ekonomi mencapai Rp3 juta per bulan.

Model serupa yang lebih dekat dari Cimahi juga terlihat pada Bank Sampah Berseri di Kelurahan Nyengseret, Kota Bandung. Sejak pertengahan 2023, fasilitas berbasis komunitas ini telah mengumpulkan lebih dari 18 ton sampah terpilah. Sementara itu, kreasi daur ulang seperti yang dikembangkan Bank Sampah Tri Alam Lestari di Ulujami memperlihatkan potensi limbah plastik dan minyak jelantah menjadi produk bernilai jual tinggi.

Keberhasilan di berbagai wilayah tersebut menegaskan bahwa penanganan sampah tidak selalu bergantung pada mesin pengolah berkapasitas besar berbiaya mahal. Dengan mengadopsi skema pendampingan serupa, Pemkot Cimahi dapat menjadikan bank sampah di tingkat kelurahan sebagai garda terdepan untuk menekan volume sampah harian sebelum dikirim ke TPST maupun TPA Sarimukti.

Infrastruktur Harus Diikuti Anggaran Operasional dan Pengawasan

Dukungan pemerintah pusat dan World Bank menjadi modal penting bagi Cimahi. Namun, keberhasilan program tidak cukup dinilai dari jumlah kendaraan, mesin, atau bangunan yang disediakan. Pemerintah kota perlu memastikan fasilitas tersebut beroperasi sesuai kapasitas, memiliki biaya pemeliharaan yang memadai, dan benar-benar mengurangi volume sampah yang harus dibuang ke Sarimukti.

Perlu dibedakan pula antara dana investasi untuk membangun atau menyediakan peralatan dan anggaran rutin untuk menjalankan layanan. Pengadaan mesin tidak otomatis menjamin tersedianya biaya listrik, perawatan, penggantian suku cadang, upah petugas, hingga pengangkutan residu hasil pengolahan.

Karena itu, Pemkot Cimahi perlu membuka informasi yang jelas mengenai sumber pembiayaan, nilai investasi, kebutuhan operasional tahunan, kapasitas aktual setiap fasilitas, dan hasil pengurangan sampah yang dicapai. Informasi tersebut penting untuk menilai apakah dukungan yang diterima sebanding dengan hasil di lapangan.

Pendataan sampai tingkat kelurahan juga perlu diikuti target yang terukur, misalnya jumlah sampah yang berhasil dipilah dari rumah, volume yang masuk ke bank sampah, kapasitas pengolahan yang benar-benar digunakan, serta penurunan tonase yang dikirim ke TPA.

Pemerintah dapat memperkuat bank sampah melalui pendampingan, sarana pemilahan, akses ke pembeli hasil daur ulang, dan dukungan bagi kelompok warga yang menjalankannya. Di sisi lain, masyarakat perlu memperoleh informasi yang konsisten mengenai pemilahan sampah dan jadwal pengangkutan.

Dengan dukungan infrastruktur, anggaran operasional yang jelas, serta partisipasi masyarakat, Pemkot Cimahi diharapkan dapat memperkuat pengolahan sampah di dalam kota dan mengurangi ketergantungan terhadap TPA Sarimukti secara bertahap.