Lensakabar.com, Jakarta - Danantara Asset Management tengah mengkaji kemungkinan memberikan suntikan modal kepada PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA. Tambahan modal tersebut dipertimbangkan untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan sekaligus menopang produksi sarana kereta yang sudah memiliki kebutuhan pasar.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengatakan kondisi keuangan INKA saat ini masih menghadapi persoalan serius. Ekuitas perusahaan disebut berada dalam posisi negatif dan terdapat pinjaman yang dinilai tidak berkelanjutan.

“INKA itu sekarang posisinya sudah saya sampaikan bahwa equity-nya negatif, kemudian ada unsustainable loan-nya. Makanya ini bagian dari proses transformasi yang juga harus kita lakukan,” ujar Dony di Tribrata Hotel, Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Menurut Dony, persoalan keuangan tersebut menjadi bagian dari proses transformasi INKA. Danantara masih menghitung besaran modal yang diperlukan sebelum mengambil keputusan mengenai tambahan equity.

Danantara Kaji Suntikan Modal untuk INKA

Peluang penambahan modal tersebut salah satunya didukung oleh adanya kebutuhan produksi yang jelas. Dony mengatakan hasil produksi INKA dapat diserap oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero).

“Kalau mereka membutuhkan equity tambahan, kita akan lakukan proses penambahan equity karena offtake-nya jelas, kan? Pabrik yang produksinya mereka buat akan di-offtake oleh Kereta Api,” kata Dony.

Menurut dia, kebutuhan sarana kereta tersebut juga berkaitan dengan roadmap transportasi publik. Karena itu, Danantara tidak hanya melihat kondisi keuangan INKA, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan produksi dan kemampuan perusahaan memenuhi pesanan.

Meski demikian, keputusan mengenai besaran suntikan modal belum ditetapkan.

“Jadi ini tidak bisa dilihat satu per satu. Ada possibility yang sedang kita kaji, berapa kemungkinan kita harus inject equity kepada INKA,” ujar Dony.

Dengan demikian, Danantara masih perlu melakukan penghitungan sebelum menentukan bentuk dan besaran dukungan modal untuk perusahaan pembuat sarana perkeretaapian tersebut.

Kapasitas INKA Jadi Pertimbangan Pengadaan KRL

Persoalan INKA juga berkaitan dengan kebutuhan penambahan armada kereta rel listrik (KRL). Dony sebelumnya mengatakan pemerintah memiliki beberapa pilihan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Pilihan itu mencakup produksi lokal melalui INKA, pengadaan KRL baru dari produsen luar negeri, hingga mendatangkan rangkaian KRL bukan baru dari luar negeri.

Kapasitas produksi INKA menjadi salah satu pertimbangan karena perusahaan tersebut dinilai belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan yang ada.

“Betul (perlu produksi lokal). Makanya proses transformasi INKA ini kan sedang berjalan, ya. Tapi kapasitas produksi mereka kan juga sangat terbatas. Jadi ada pilihan-pilihan yang harus kita buat,” kata Dony.

Kebutuhan armada juga diperkirakan berkaitan dengan rencana elektrifikasi sejumlah jalur. Dony menyebut jalur Jakarta-Cikampek, Jakarta-Sukabumi dan Jakarta-Merak sebagai bagian dari rencana tersebut.

Penambahan jalur yang menggunakan sistem elektrifikasi akan berjalan seiring dengan kebutuhan armada KRL. Karena itu, pemerintah perlu menyesuaikan kebutuhan tersebut dengan kemampuan produksi dalam negeri.

“Nah, kita balance-kan antara kebutuhannya dengan kapasitas produksi INKA. Sisanya, itu yang akan kita cari alternatifnya,” ujar Dony.

Danantara Targetkan Kelola 200 Entitas BUMN

Di tengah pembahasan mengenai INKA, Danantara juga menjalankan agenda penataan jumlah perusahaan yang berada dalam pengelolaannya.

Dony mengatakan pemerintah tengah membenahi lebih dari 1.000 entitas BUMN. Langkah yang dilakukan mencakup penggabungan hingga penutupan perusahaan.

Targetnya, jumlah entitas yang dikelola Danantara hanya tersisa sekitar 200 perusahaan pada akhir 2026.

“Ini sudah selesai kita tentukan sehingga harapannya ini selalu disampaikan oleh Bapak Presiden, kita harapkan akhir tahun ini tinggal hanya 200 perusahaan yang kita kelola, ya,” ujar Dony.

Salah satu agenda yang diprioritaskan adalah penggabungan perusahaan-perusahaan BUMN Karya.

Dony mengatakan merger PT PP (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya menjadi salah satu penggabungan yang akan diselesaikan lebih dahulu.

Menurut Dony, penggabungan perusahaan-perusahaan tersebut relatif lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan perusahaan yang masih membutuhkan restrukturisasi.

Sementara itu, PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk masih membutuhkan proses restrukturisasi sebelum masuk ke tahap penggabungan.

Keduanya masih menghadapi sejumlah pekerjaan, termasuk restrukturisasi, divestasi aset dan penurunan utang.

“Jadi, hanya Wika, Waskita yang akan menjadi persoalan karena membutuhkan effort kita untuk melakukan restrukturisasi, divestasi aset mereka, menurunkan hutangnya, sisanya akan kita restrukturisasi,” jelas Dony.

Adapun PT Hutama Karya (Persero) disebut memiliki kondisi keuangan yang relatif sehat.

Pemerintah Targetkan Perampingan BUMN

Penataan tersebut sejalan dengan target pemerintah untuk mengurangi jumlah BUMN. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan target agar jumlah BUMN menjadi paling banyak 300 perusahaan hingga 31 Desember 2026.

Dalam Sidang Tahunan MPR pada 14 Agustus 2026, Prabowo mengatakan pemerintah telah menutup 290 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara yang tersisa paling banyak 300 pada akhir tahun.

“Kita telah menutup 290 BUMN. Pada Desember 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN,” ujar Prabowo.

Pemerintah juga menyatakan hanya akan mempertahankan BUMN yang produktif dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Langkah tersebut menjadi bagian dari restrukturisasi korporasi yang lebih luas. Prabowo menyebut pemerintah memperkirakan efisiensi dari pengurangan biaya overhead, termasuk gaji direksi dan komisaris serta biaya sewa gedung, mencapai Rp50 triliun.

Di tengah agenda perampingan tersebut, kasus INKA menunjukkan sisi lain dari penataan BUMN. Perusahaan yang masih menghadapi persoalan keuangan tetap dipertimbangkan untuk mendapat dukungan modal apabila kebutuhan produksinya memiliki pasar yang jelas.

Danantara kini masih menghitung kebutuhan equity INKA sekaligus menjalankan agenda restrukturisasi dan penggabungan sejumlah BUMN lain yang ditargetkan berlangsung hingga akhir 2026.

Baca juga: B50 Sudah Disalurkan ke 6.050 SPBU, Pemerintah Kejar Ketahanan Energi